Oleh: Dr. Mursak, S.Sos., M.Si
Dosen Administrasi Publik UM FISIPHUM UMSI
OPINI, BB — Setiap tanggal 17 Agustus, kita selalu punya cara sendiri untuk merayakan kemerdekaan. Ada upacara, lomba, panggung hiburan, pemasangan bendera, sampai berbagai kegiatan yang membuat suasana kampung, kantor, sekolah, dan ruang-ruang publik terasa berbeda dari hari biasanya.
Semua orang larut dalam merah putih. Semua bicara tentang kemerdekaan, persatuan, perjuangan, dan rasa syukur sebagai bangsa. Namun di tengah suasana itu, ada satu pemandangan yang sebenarnya sederhana, tetapi belakangan cukup mengganggu pikiran.
Dalam banyak kegiatan seremonial, kita masih sering melihat pejabat duduk rapi di bawah tenda, terlindung dari panas, sementara masyarakat berdiri di lapangan, berdesakan, dan menahan terik matahari. Pemandangan semacam ini mungkin dianggap biasa. Sudah terlalu sering terjadi sehingga nyaris tidak lagi dipertanyakan.
“Namanya juga pejabat.” Kalimat seperti itu sering menjadi jawaban paling mudah.
Tetapi justru di situlah saya merasa ada sesuatu yang perlu kita renungkan. Saya tentu tidak sedang mengatakan bahwa setiap pejabat yang duduk di bawah tenda adalah orang yang tidak peduli kepada rakyat.
Dalam sebuah kegiatan resmi memang ada aturan protokoler, tata tempat, keamanan, kesehatan, usia, serta berbagai kebutuhan teknis lainnya. Semua itu masuk akal. Yang menjadi persoalan bukan sekadar kursinya. Bukan pula tendanya.
Yang menarik untuk dipikirkan adalah mengapa kita begitu terbiasa melihat pejabat sebagai kelompok yang memang selayaknya mendapatkan tempat paling nyaman, sementara masyarakat dianggap lumrah jika harus berdiri, berpanas-panasan, atau menunggu lebih lama.
Bukankah kemerdekaan sedang kita rayakan bersama?. Pertanyaan itu terdengar sederhana, tetapi menurut saya penting.
Jabatan publik sejatinya adalah amanah. Seseorang menjadi bupati, wali kota, anggota DPRD, kepala dinas, camat, atau pejabat lainnya bukan karena ia memiliki derajat kemanusiaan yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat. Ia hanya sedang memegang tanggung jawab yang berbeda. Jabatan memberikan kewenangan, bukan meninggikan martabat seseorang di atas orang lain.
Sayangnya, dalam kehidupan sehari-hari, kita masih cukup sering memperlakukan jabatan seperti sebuah kelas sosial. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin banyak pula fasilitas dan penghormatan yang dianggap pantas diterimanya. Kursinya berbeda. Tempatnya berbeda. Jalur masuknya berbeda. Pelayanannya berbeda. Bahkan kadang cara orang berbicara kepadanya pun berubah. Sementara rakyat biasa berada di sisi yang lain.
Di titik inilah kita perlu bertanya: apakah kita benar-benar sedang menjalankan budaya demokrasi, atau tanpa sadar masih memelihara sisa-sisa budaya feodal?
Feodalisme tidak selalu hadir dalam bentuk kerajaan, gelar kebangsawanan, atau hubungan tuan dan hamba seperti pada masa lalu. Dalam kehidupan modern, ia bisa muncul lebih halus. Misalnya ketika jabatan membuat seseorang diperlakukan seolah-olah jauh lebih penting daripada orang lain.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika masyarakat sendiri menganggap keadaan itu sebagai sesuatu yang wajar. “Dia pejabat, ya pantas diperlakukan seperti itu.” Kalimat tersebut mungkin terdengar sederhana.
Namun jika terus-menerus dibenarkan, kita sedang menanamkan gagasan bahwa orang yang memiliki jabatan memang layak mendapatkan kenyamanan lebih besar daripada mereka yang dilayaninya. Padahal dalam pemerintahan demokratis, logikanya justru seharusnya terbalik. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar tanggung jawabnya kepada masyarakat.
Pejabat publik bukan orang yang harus paling banyak dilayani. Ia justru orang yang menerima amanah untuk melayani lebih banyak orang. Karena itu, bagi saya, tata ruang dalam acara publik sebenarnya bukan perkara kecil. Ruang juga bisa berbicara.
Ketika pejabat ditempatkan di tempat teduh sementara masyarakat berada di bawah matahari, mungkin tidak ada satu pun orang yang mengatakan, “pejabat lebih tinggi daripada rakyat.” Tetapi pemandangan itu sendiri dapat memberikan kesan demikian. Simbol kadang jauh lebih kuat daripada pidato. Bayangkan sebaliknya.
Bayangkan sebuah perayaan kemerdekaan di mana fasilitas diberikan bukan berdasarkan jabatan, tetapi berdasarkan kebutuhan. Veteran mendapat tempat terhormat. Lansia diberi kursi. Penyandang disabilitas mendapatkan akses yang baik. Anak-anak dan masyarakat memperoleh perlindungan dari panas. Air minum tersedia untuk siapa pun yang hadir. Sementara para pejabat hadir tanpa harus menciptakan jarak yang terlalu lebar dengan masyarakat.
Menurut saya, seorang pemimpin tidak akan kehilangan kewibawaan hanya karena berdiri bersama rakyat. Justru mungkin di situlah kewibawaan yang sesungguhnya lahir. Pemimpin yang bersedia merasakan panas yang sama, berdiri di lapangan yang sama, dan berada lebih dekat dengan masyarakat mungkin tidak sedang melakukan sesuatu yang luar biasa. Tetapi tindakan kecil seperti itu bisa meninggalkan kesan yang jauh lebih dalam daripada pidato panjang tentang kerakyatan.
Pada usia kemerdekaan yang sudah mencapai delapan puluh satu (81) tahun, barangkali kita memang perlu memperluas cara memaknai kata “merdeka”. Merdeka bukan hanya tentang tidak lagi dijajah bangsa lain. Merdeka juga berarti berani meninggalkan cara berpikir yang terlalu mengagungkan kekuasaan. Merdeka dari kebiasaan menempatkan pejabat seperti kelompok sosial yang terpisah dari masyarakat. Merdeka dari anggapan bahwa orang yang memiliki jabatan otomatis lebih pantas mendapatkan perlakuan istimewa. Sebab demokrasi sesungguhnya tidak hanya terlihat saat kita datang ke tempat pemungutan suara.
Demokrasi juga terlihat dalam hal-hal kecil. Dalam cara pejabat menyapa masyarakat. Dalam cara pemerintah memberikan pelayanan. Dalam cara sebuah acara publik disusun. Dalam siapa yang didahulukan. Dalam siapa yang mendapatkan tempat nyaman. Bahkan dalam persoalan sederhana: siapa yang duduk dan siapa yang dibiarkan berdiri di bawah matahari.
Mungkin bagi sebagian orang, pembicaraan tentang kursi dan tenda terdengar terlalu remeh jika dibandingkan dengan persoalan kemiskinan, pengangguran, pendidikan, kesehatan, atau kesenjangan ekonomi. Saya bisa memahami pandangan itu. Namun budaya besar sering kali tumbuh dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang terus dibiarkan.
Jika sejak awal kita menerima ketimpangan kecil sebagai sesuatu yang biasa, lama-lama kita mungkin juga kehilangan kepekaan terhadap ketimpangan yang lebih besar. Karena itu, perayaan kemerdekaan seharusnya bukan hanya menjadi acara tahunan yang dipenuhi seremoni. Ia semestinya menjadi kesempatan bagi kita untuk kembali bertanya tentang bangsa seperti apa yang sebenarnya sedang kita bangun.
Bangsa yang hanya mengingat kemerdekaan sebagai sebuah tanggal? Atau bangsa yang terus berusaha menghadirkan nilai kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari?. Saya kira kita tidak perlu menunggu perubahan besar untuk memulainya.
Kadang-kadang perubahan bisa dimulai dari sesuatu yang sangat sederhana: dari cara kita memperlakukan manusia di ruang yang sama. Pada akhirnya, pejabat maupun masyarakat berdiri di bawah bendera yang sama. Menyanyikan lagu kebangsaan yang sama. Mengenang perjuangan para pendiri bangsa yang sama. Dan memiliki hak yang sama untuk merasa menjadi bagian dari republik ini.
Maka barangkali, setiap 17 Agustus, selain bertanya sejauh mana Indonesia telah merdeka, kita juga patut bertanya kepada diri sendiri: Jika dalam merayakan kemerdekaan saja masih terasa begitu jauh jarak antara pejabat dan rakyat, sudahkah kita benar-benar merdeka dari cara berpikir feodal? Sebab kemerdekaan seharusnya bukan hanya membuat sebuah bangsa bebas dari penjajahan. Kemerdekaan juga seharusnya membuat manusia merasa setara di hadapan sesamanya.
Dan pada hari kemerdekaan, setidaknya untuk satu hari itu, semestinya kita benar-benar merasakan bahwa tidak ada “pejabat” dan “rakyat biasa”. Yang ada hanyalah kita. Rakyat Indonesia. (**)
