Oleh: Dr. H. Sulthani, S.H., M.H.
MAKASSAR, BERITABERSATU.COM — Muslim Discussion Forum (MDF) menggelar diskusi publik yang menyoroti persoalan krusial bangsa dengan mengangkat tema “Korupsi di Indonesia: Akar Masalah, Tantangan, dan Solusi” pada Minggu (2/8/2026). Diskusi yang berlangsung di Hotel Permata, Jalan Perintis Kemerdekaan ini diinisiasi sebagai bagian dari upaya edukasi publik sekaligus manifestasi nyata dari gerakan amar ma’ruf nahi mungkar.
Korupsi di Indonesia telah menjelma menjadi penyakit kronis yang secara sistematis merusak keadilan sosial dan sendi-sendi kehidupan bernegara. Untuk menyembuhkannya, bangsa ini harus berani membedah akar masalah, menghadapi tantangan nyata, dan mengeksekusi solusi secara radikal.
Akar Masalah: Mengapa Korupsi Berakar Kuat?
Ada tiga pilar utama yang membuat praktik korupsi begitu kokoh mencengkeram tata kelola pemerintahan di Indonesia:
- Pragmatisme dan Biaya Politik Tinggi Proses pemilu dan pilkada yang membutuhkan dana besar memicu suburnya politik uang. Akibatnya, saat pejabat terpilih menjabat, fokus utama mereka kerap bergeser pada upaya “pengembalian modal” melalui tindakan korupsi.
- Kelemahan Tata Kelola dan Pengawasan Adanya celah pada pengelolaan anggaran daerah serta kuatnya intervensi dari elit politik memperluas ruang bagi terjadinya penyimpangan finansial di birokrasi.
- Budaya Permisif Terjadi pergeseran moral di tengah masyarakat yang mulai menganggap suap, pungli, dan gratifikasi sebagai hal yang lumrah atau sekadar “uang pelicin” urusan administratif.
Tantangan Nyata Pemberantasan Korupsi
Pemberantasan korupsi hari ini diperhadapkan pada tembok tebal yang ditandai oleh beberapa indikator mengkhawatirkan:
- Kemerosotan IPK dan Gurita Oligarki: Berdasarkan data Transparency International, skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia merosot ke angka 34 dan berada di peringkat 109 dari 180 negara. Ini adalah alarm keras mundurnya pengendalian korupsi di sektor publik. Jaringan kekuasaan oligarki yang saling melindungi membuat penendakan hukum sering kali tumpul ke atas dan tajam ke bawah.
- Modus Kejahatan yang Kompleks: Pelaku korupsi kini memanfaatkan teknologi finansial untuk menyembunyikan aliran dana haram. Tantangan kian berat dengan adanya oknum bertopeng penegak hukum, serta program pemerintah yang anggarannya dengan mudah menjadi “bancakan” korupsi.
Solusi Radikal Menuju Pemerintahan Bersih dan Berwibawa
Untuk mewujudkan tata kelola negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN), diperlukan langkah konkret dan revolusioner:
- Pengesahan UU Perampasan Aset dan Efek Jera Maksimal Negara harus segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset dan UU Pengawas Penegak Hukum. Aturan ini wajib disertai ancaman pidana minimal 10 tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Regulasi ini krusial agar aset hasil kejahatan dapat disita langsung untuk memulihkan kerugian negara secara maksimal.
- Reformasi Partai Politik Transparansi pendanaan partai politik wajib diaudit secara ketat guna memutus rantai balas budi proyek negara kepada para penyandang dana (cukong) politik.
- Pendidikan Karakter dan Integritas Penguatan nilai antikorupsi tidak boleh hanya bertumpu pada sanksi hukum. Pembentukan moral dari lingkungan keluarga dan penanaman integritas lewat sistem pendidikan harus ditanamkan sejak dini.
Kesimpulan: Tanggung Jawab Moral Bersama
Rekomendasi utama dari diskusi MDF ini menekankan bahwa sistem pemerintahan dan sistem penegakan hukum sudah saatnya untuk diperbaiki atau bahkan diganti. Proses seleksi orang-orang yang dipilih menjadi wakil rakyat, pengelola negara, dan penegak hukum harus diperketat. Kita harus memastikan bahwa mereka yang terpilih benar-benar memiliki idealisme baik dan integritas yang kokoh.
Mari mengambil bagian dalam perjuangan menyelamatkan negeri ini dari perilaku korupsi yang menjadi ancaman nyata kebangkrutan negara. Menghindari potensi “Indonesia bubar” di masa depan adalah tanggung jawab moral kita bersama. Jangan sampai kita menjadi bagian dari orang-orang baik yang diam dan membiarkan perbuatan mungkar merajalela.
Makassar, 2 Agustus 2026
