BERITABERSATU.COM, Pemalang– Nama “Ambar” mendadak menjadi perbincangan publik setelah Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyeret Bupati Pemalang Anom Widiyantoro di sebuah hotel di Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Pasca OTT tersebut, jagat media sosial ramai dengan berbagai spekulasi mengenai sosok perempuan berinisial “A” yang disebut berada di lokasi saat operasi berlangsung. Nama Ambar kemudian ikut terseret dalam pusaran pemberitaan dan dikaitkan dengan sosok politisi bernama Putri Ambarwati.
Namun, Putri Ambarwati secara tegas membantah bahwa dirinya merupakan sosok perempuan yang dimaksud dalam isu tersebut. Ia menyatakan bahwa keterkaitan namanya hanya sebatas kesamaan nama, tanpa ada hubungan dengan peristiwa OTT KPK.
“Iya, kalau menurut saya kenapa tidak memakai inisial nama saja, Kak? Karena sampai sekarang belum ada informasi resmi dari pihak KPK mengenai siapa sosok Ambar maupun apa perannya dalam peristiwa OTT tersebut,” ujar Ambar saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (2/8/2026).
Menurutnya, penyebutan nama tanpa dasar informasi resmi berpotensi menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat. Terlebih, isu tersebut telah berkembang luas dan menjadi konsumsi publik melalui berbagai platform media sosial.
“Kalau yang diangkat hanya inisial A, saya yakin kehebohan di media sosial tidak akan berkembang sejauh ini,” katanya.
Ambar mengaku tidak merasa terganggu dengan derasnya spekulasi yang mengarah kepada dirinya. Sebagai seorang politisi, ia menyebut telah terbiasa menghadapi berbagai dinamika opini publik.
“Sebenarnya saya tidak merasa terganggu dengan banyaknya asumsi di luar sana, apalagi yang mengarah kepada saya,” kata Ambar.
“Pengalaman saya menjadi politisi membuat mental terbentuk dari perjalanan panjang. Hal ini justru menjadi bagian dari konsekuensi ketika seseorang berada di ruang publik, dengan segala respons pro maupun kontra,” sambungnya.
Meski demikian, ia menilai masyarakat tetap memiliki hak untuk menyampaikan pendapat. Namun, menurutnya, semua pihak harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dan menunggu informasi resmi dari lembaga yang berwenang.
“Kita tidak bisa membatasi asumsi publik apabila belum ada informasi resmi dari KPK itu sendiri. Tetapi masyarakat juga perlu bijak agar tidak mudah menarik kesimpulan,” tegasnya.
Dalam pandangannya sebagai seorang politisi, Ambar juga menyinggung persoalan biaya politik yang tinggi dalam setiap kontestasi Pilkada maupun Pemilu. Menurutnya, mahalnya ongkos politik menjadi salah satu faktor yang dapat membuka celah terjadinya praktik korupsi.
“Sebagai politisi saya sangat memahami bahwa biaya Pilkada yang fantastis bisa berdampak pada munculnya persoalan korupsi. Namun, dengan adanya dua kali OTT di Kabupaten Pemalang, seharusnya menjadi momentum perbaikan bersama,” ujarnya.
Ia menilai persoalan korupsi tidak hanya berbicara tentang pejabat atau penyelenggara kekuasaan, tetapi juga berkaitan dengan budaya politik masyarakat.
“Yang dapat memperbaiki semua ini adalah mindset masyarakat kita sendiri agar lebih bijak dalam Pilkada maupun Pemilu,” ungkapnya.
“Jangan hanya menuntut money politik dari calon kepala daerah maupun calon wakil rakyat. Sekarang kita bisa melihat sendiri bagaimana hasilnya di Kabupaten Pemalang,” tandasnya.
Hingga saat ini, KPK belum memberikan keterangan resmi mengenai identitas sosok bernama Ambar maupun dugaan perannya dalam rangkaian OTT Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.(*)
