BANJARNEGARA, BERITABERSATU – Sejumlah fraksi DPRD Banjarnegara menyampaikan catatan, kritik, saran, dan pertanyaan terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2026.
Pandangan umum fraksi tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Banjarnegara di Gedung Paripurna DPRD Banjarnegara, Senin (7/9/2026).
Salah satu sorotan utama dewan adalah terkait penurunan target pendapatan daerah dalam rancangan Perubahan APBD 2026. Target pendapatan diproyeksikan turun sekitar 7,1 persen dibandingkan APBD murni, yakni menjadi Rp2,043 triliun.
Penurunan tersebut antara lain berkaitan dengan koreksi sejumlah komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta penyesuaian alokasi dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi.
Menanggapi kondisi tersebut, fraksi-fraksi di DPRD meminta Pemkab Banjarnegara menyiapkan langkah konkret dan strategi inovatif untuk meningkatkan PAD tanpa menambah beban ekonomi masyarakat.
Fraksi Partai Nasdem dan Hanura menekankan pentingnya efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Fraksi ini juga mempertanyakan strategi pemerintah daerah dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah keterbatasan fiskal.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan agar Perubahan APBD 2026 tidak sekadar menjadi agenda administratif untuk menggeser angka anggaran.
PDI Perjuangan meminta APBD disusun secara adil, efektif, dan berorientasi pada manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“APBD harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan sekadar membiayai birokrasi,” pungkas Purwono dari fraksi PDI Perjuangan.
Selain itu, Fraksi Partai Gerindra memberikan perhatian terhadap potensi penerimaan dari pajak sarang burung walet yang dinilai belum tergali secara maksimal.
Fraksi Gerindra juga meminta penjelasan lebih rinci mengenai defisit anggaran serta penggunaan pembiayaan neto dalam rancangan Perubahan APBD 2026.
Sementara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menekankan pentingnya strategi pengentasan kemiskinan. Angka kemiskinan Banjarnegara yang masih berada di kisaran 13,28 persen dinilai perlu menjadi salah satu prioritas dalam kebijakan anggaran.
Selain persoalan pendapatan, legislatif juga memberikan perhatian terhadap penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025.
SILPA tersebut ditetapkan secara definitif sebesar Rp157,86 miliar berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dewan meminta SILPA dapat diarahkan untuk membiayai program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp31 miliar untuk penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga menjadi perhatian Dewan.
Pemkab Banjarnegara diminta memberikan penjelasan mengenai analisis kelayakan investasi, proyeksi dampak ekonomi bagi masyarakat, serta potensi peningkatan dividen yang dapat diterima daerah.
Sejumlah isu strategis daerah turut menjadi bagian dari pandangan umum fraksi.
Dalam menghadapi musim kemarau dan berbagai fenomena alam yang berpotensi menimbulkan kekurangan air, fraksi-fraksi meminta pemerintah daerah menyiapkan anggaran darurat yang memadai untuk penanganan krisis air bersih, termasuk dampaknya terhadap sektor pertanian.
Selain itu, persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2027 mulai mendapat perhatian DPRD. Fraksi PAN dan PKB mendorong Pemkab Banjarnegara segera mematangkan regulasi sebagai dasar pelaksanaan Pilkades serentak yang direncanakan berlangsung di 195 desa pada akhir 2027.
Untuk diketahui, rapat Paripurna dilanjutkan kembali pada Selasa (8/9/2026), dengan agenda Jawaban Eksekutif atas penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
(Arief/Beritabersatu.com)
