BERITABERSATU.COM, JEMBER – Pemerintah Kabupaten Jember kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Kabupaten yang berada di kawasan Tapal Kuda ini berhasil mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk Tahun Anggaran 2025.
Penghargaan tertinggi dalam audit keuangan negara tersebut diserahkan secara resmi dalam agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang digelar oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur, pada Jumat (29/5/2026).
Bupati Jember, Gus Fawait, hadir langsung dalam acara penyerahan tersebut. Ia menyampaikan rasa syukur dan apresiasi mendalam, khususnya kepada Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur beserta seluruh tim pemeriksa yang telah bekerja secara profesional dan teliti selama proses audit berlangsung.
“Kami sangat mengapresiasi koreksi, masukan, serta rekomendasi konstruktif yang diberikan oleh tim BPK selama proses pemeriksaan. Kerja keras ini menuntut profesionalisme dan ketelitian yang luar biasa,” ujar Gus Fawait.
Keberhasilan ini, menurut Gus Fawait, juga merupakan hasil kerja sama yang solid antara eksekutif dan legislatif. Ia memberikan apresiasi tinggi kepada DPRD Kabupaten Jember atas fungsi pengawasan yang harmonis, serta kepada seluruh jajaran birokrasi, mulai dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kedisiplinan mereka dalam menyusun laporan yang patuh pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjadi kunci utama diraihnya prestasi ini.
Lebih jauh, Bupati menegaskan bahwa predikat WTP yang diterima bukan sekadar penghargaan simbolis atau formalitas belaka. Bagi Pemkab Jember, capaian ini adalah bukti nyata bahwa sistem tata kelola keuangan daerah telah berjalan bersih, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Ini adalah buah dari kerja keras, kecerdasan, dan keikhlasan seluruh elemen yang terlibat dalam penatausahaan keuangan daerah. Capaian ini juga menunjukkan bahwa komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas di Jember telah membumi, bukan lagi sekadar jargon politik semata,” tegasnya.
Meski sukses mempertahankan opini terbaik ini, Gus Fawait mengingatkan seluruh jajarannya untuk tidak merasa puas berlebihan atau lengah. Ia menyadari bahwa tantangan sesungguhnya justru terletak pada upaya mempertahankan predikat tersebut dan menjadikannya sebagai budaya kerja sehari-hari, yang dinilai jauh lebih sulit dibandingkan saat pertama kali meraihnya.
Ia juga mengakui bahwa laporan keuangan yang disajikan belum sepenuhnya sempurna dan masih menyisakan beberapa catatan kecil dari pihak pemeriksa. Oleh karena itu, Pemkab Jember berkomitmen penuh untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan seluruh rekomendasi yang tertuang dalam LHP BPK secara tepat waktu dan tuntas.
Di akhir pernyataannya, Gus Fawait menegaskan kembali bahwa tujuan utama pengelolaan keuangan daerah tidak berhenti pada diraihnya sertifikat WTP semata. Nilai lebih dari semua proses ini adalah dampak nyata bagi masyarakat.
“Tujuan akhir kita yang paling hakiki adalah memastikan setiap rupiah yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jember benar-benar mengalir, bermanfaat, dan memberikan dampak konkret bagi pembangunan, kemakmuran, serta kesejahteraan seluruh masyarakat Jember,” pungkas Gus Fawait. (Tahrir)
