BANJARNEGARA, BERITABERSATU – Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan berkualitas, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menggelar Sosialisasi bagi Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Aula Sasana Bhakti Praja, Jumat (27/2/2026).
Acara ini menjadi momentum penting bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), untuk menyelaraskan persepsi dalam penyelenggaraan pembangunan tahun anggaran 2026. Kegiatan yang dibuka oleh Penjabat (PJ) Sekretaris Daerah (Sekda) itu menghadirkan tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebagai narasumber utama untuk memberikan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja daerah.
Inspektur Kabupaten Banjarnegara, Agung Yusianto, dalam laporannya memaparkan hasil evaluasi pelaksanaan proyek fisik tahun 2025. Ia menggarisbawahi, pentingnya kewajaran harga dalam proses pengadaan agar kualitas infrastruktur tetap terjaga.
“Kami terus mendorong agar proses evaluasi kewajaran harga dapat dilakukan lebih efisien. Hal ini krusial untuk memastikan bahwa proyek yang berjalan tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga memberikan upah yang layak bagi tenaga kerja serta hasil bangunan yang berkualitas tinggi,” kata Agung.
Sementara Wakil Penanggung Jawab Tim Pemeriksa BPK RI, Iwan Hadi Setiawan, memberikan arahan yang bersifat preventif dan edukatif.
Iwan menekankan bahwa BPK hadir sebagai mitra pemerintah daerah untuk memastikan keselamatan administrasi dan hukum bagi para pejabat pengelola anggaran.
Ia juga mengingatkan pentingnya integritas dan kesesuaian antara pelaporan administratif dengan fakta di lapangan. “Tujuan kami adalah mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk bekerja dengan aman dan selamat. Kunci utamanya adalah komitmen untuk terus melakukan perbaikan (continuous improvement) di setiap level OPD,” jelasnya.
Lebih lanjut, Iwan menegaskan bahwa fungsi pengawasan akan berjalan beriringan dengan fungsi pembinaan. Namun, transparansi tetap menjadi syarat mutlak agar kendala-kendala di lapangan tidak berkembang menjadi masalah hukum di masa depan.
Mewakili Bupati Banjarnegara, PJ Sekda Banjarnegara, Tursiman, memaparkan rencana pengadaan tahun 2026 yang mencakup 7.515 paket pekerjaan.
Fokus utama tahun ini adalah infrastruktur jalan dan jembatan dengan alokasi Rp.87 miliar, serta rehabilitasi fasilitas pendidikan sebesar Rp.6,1 miliar.
Pemerintah daerah juga menekankan profesionalisme ASN dalam menghadapi berbagai intervensi pihak luar. ASN diharapkan memiliki keteguhan untuk menjalankan aturan sesuai prosedur yang berlaku tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.
Melalui sosialisasi ini, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara berkomitmen untuk melakukan perbaikan signifikan pada proses bisnis pengadaan, mulai dari standarisasi upah hingga pengawasan material, demi hasil pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
(Arief)
