BERITABERSATU.COM, Pemalang – Usai ruang kerjanya digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan dirinya menjalani pemeriksaan, aktivitas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pemalang, Joko Triasmoro, kini menjadi sorotan publik.
Meski suasana kantor DPUPR Pemalang kembali berjalan normal, tanda tanya masyarakat terhadap sejumlah pejabat yang sempat diperiksa penyidik KPK belum juga mereda.
Pantauan Beritasatu.com, pada Rabu (5/8/2026) pagi, aktivitas pelayanan di lingkungan DPUPR Pemalang terlihat seperti biasa. Pegawai tetap menjalankan tugas kedinasan, sementara ruang kerja kepala dinas tidak lagi terlihat adanya aktivitas penyidik seperti saat penggeledahan dilakukan.
Namun, perhatian publik masih tertuju kepada sosok Joko Triasmoro setelah ruang kerjanya menjadi salah satu lokasi yang diperiksa KPK dalam rangkaian penyidikan perkara dugaan korupsi yang menyeret Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.
Seorang pegawai yang berjaga di lingkungan DPUPR Pemalang menyebut, keberadaan Joko di kantor belakangan ini tidak terlalu terlihat.
“Jarang di kantor, Pak. Datang hanya absen saja setelah kejadian itu,” ujar petugas piket yang meminta identitasnya tidak disebutkan, Rabu (5/8/2026).
Pernyataan tersebut menambah sorotan terhadap aktivitas kepala dinas yang sebelumnya dipanggil penyidik KPK untuk menjalani pemeriksaan.
Sebelumnya, Joko Triasmoro diperiksa penyidik KPK bersama sejumlah pejabat dan pihak terkait lainnya di Polres Pemalang.
Mereka di antaranya Sekretaris Daerah Pemalang Bagus Sutopo, istri Bupati sekaligus Ketua TP PKK Pemalang Noor Faizah Maenofie, Camat Pemalang Prasetyo Widyatmoko, orang kepercayaan Bupati Mohamad Haris alias Gus Haris, ajudan Ketua TP PKK Fera, serta Kabag Umum Setda Pemalang Eko Daryanto.
Usai menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK, Joko kemudian dipulangkan. Hingga kini, KPK belum memberikan keterangan resmi terkait status maupun keterlibatan lebih lanjut dari pihak-pihak yang telah dimintai keterangan.
Sementara itu, upaya konfirmasi kepada Joko Triasmoro terkait pemeriksaan dan perkembangan perkara tersebut belum memperoleh tanggapan hingga berita ini diterbitkan.
OTT Bupati Pemalang Diduga Baru Membuka Lapisan Awal
Rangkaian pemeriksaan pejabat Pemkab Pemalang menjadi perhatian karena KPK masih terus mengembangkan penyidikan pasca operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.
Kasus yang awalnya diumumkan berkaitan dengan dugaan pemerasan kini terus didalami penyidik. KPK membuka kemungkinan adanya pengembangan perkara ke dugaan tindak pidana lain, termasuk dugaan jual beli jabatan, suap proyek, hingga gratifikasi.
Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyampaikan bahwa penyidikan tidak menutup kemungkinan berkembang apabila ditemukan alat bukti baru.
“Apakah nanti ada unsur-unsur suap, itu menjadi bagian dari proses penyidikan yang sedang berjalan,” ujar Taufik, Minggu (2/8/2026).
Menurut KPK, sejak tahap penyelidikan, informasi yang diterima tidak hanya berkaitan dengan dugaan pemerasan, tetapi juga dugaan suap jabatan dan suap proyek yang masih ditelusuri.
KPK sebelumnya mengamankan sejumlah pihak dalam operasi tersebut, termasuk pejabat pemerintah, pihak swasta, dan orang-orang yang berada di lingkaran dekat kepala daerah. Penyidik juga menemukan sejumlah uang yang masih didalami asal-usul serta kaitannya dengan perkara.
Jika dalam proses penyidikan ditemukan bukti yang cukup, KPK dapat membuka kemungkinan penetapan tersangka baru.(*)
