BERITABEESATU.COM,Pemalang – Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyeret Bupati Pemalang Anom Widiyantoro kembali membuka luka lama tentang rapuhnya tata kelola pemerintahan daerah.
Menanggapi maraknya kasus korupsi kepala daerah, khususnya di Jawa Tengah, Ketua PC Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Pemalang, Akromi Mashuri menilai persoalan tersebut tidak bisa hanya dilihat sebagai kesalahan individu atau perilaku oknum semata.
Menurutnya, korupsi yang terus berulang menunjukkan adanya persoalan yang lebih besar, yakni kegagalan sistem dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Korupsi kepala daerah yang lagi marak ini, khususnya di Jawa Tengah, adalah institusional problem. Selama tidak ada perubahan sistem, drama OTT akan terus berlanjut sampai kiamat kurang 30 menit,” kata Akromi dalam keterangan persnya, Sabtu (1/8/2026).
Akromi bahkan mempertanyakan panjangnya daftar kepala daerah yang tersandung kasus korupsi sejak lembaga antirasuah itu berdiri.
“Berapa total kepala daerah yang sudah ditangkap KPK sejak KPK ini lahir? sepanjang Tahun 2026 ini saja sudah 12 kepala daerah yang kena OTT KPK. Terus mau sampai kapan?,” tegas Akromi.
Menurutnya, angka tersebut harus menjadi alarm serius bahwa persoalan korupsi di level pemerintahan daerah bukan hanya persoalan individu, melainkan menyangkut sistem politik, birokrasi, dan tata kelola kekuasaan yang masih memiliki celah terjadinya penyimpangan.
Tak hanya itu, ia juga mengkritik terhadap tata kelola pemerintahan yang dinilai masih membuka ruang terjadinya transaksi kepentingan, terutama dalam proses pengambilan kebijakan, pengelolaan anggaran, hingga relasi antara pejabat, pengusaha, dan kelompok kepentingan.
Menurutnya, penindakan hukum melalui OTT KPK memang penting sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi. Namun, operasi tangkap tangan hanya menyelesaikan persoalan di permukaan apabila tidak dibarengi dengan pembenahan mendasar terhadap sistem politik dan birokrasi.
“Ini alarm kegagalan sistem, bukan sekadar masalah moral individu. Yang perlu diperbaiki secara serius itu hulunya. Softwarenya bukan hardwarenya,” ujarnya.
Kasus OTT terhadap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro pun menjadi sorotan publik karena kembali menghadirkan pertanyaan besar tentang mengapa praktik korupsi kepala daerah masih terus terjadi meski berbagai aturan pencegahan telah dibuat.
Menurutnya, fenomena ini memperlihatkan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penindakan. Dibutuhkan reformasi menyeluruh agar jabatan publik benar-benar menjadi amanah pelayanan rakyat, bukan ruang untuk mencari keuntungan pribadi maupun kelompok.
“Kalau sistemnya tidak berubah, maka OTT hanya akan menjadi drama berulang. Hari ini menangkap satu orang, besok muncul kasus baru dengan pola yang hampir sama,” ujarnya.
Kritik tersebut menjadi pengingat bahwa OTT KPK seharusnya tidak hanya dipandang sebagai penangkapan terhadap individu, tetapi sebagai alarm keras bahwa ada persoalan struktural yang harus segera dibenahi.(*)
