BERITABERSATU.COM, Pemalang – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Kabupaten Pemalang menyoroti kegiatan pembinaan pegawai Perumda Air Minum Tirta Mulia yang digelar di Hotel Bintang 4, di Kawasan Malioboro Yogyakarta.
Ketua LBH Ansor Pemalang, Helmi Nuky Nugroho, SH, MH, menilai pemilihan lokasi pembinaan tersebut memunculkan paradoks. Menurutnya, penggunaan anggaran perusahaan daerah harus mengedepankan efisiensi dan memberikan manfaat nyata bagi pelayanan publik.
“Kondisi ini menjadi paradoks. Masyarakat masih membutuhkan layanan air bersih yang optimal, sementara perusahaan daerah menggelar pembinaan di hotel berbintang di luar daerah. Penggunaan anggarannya harus dijelaskan secara terbuka,” ujar Helmi dalam keterangan persnya, Sabtu (24/10/2026).
Helmi mengatakan, pembinaan pegawai memang menjadi kebutuhan organisasi. Namun, pelaksanaannya harus mempertimbangkan urgensi, kewajaran biaya, kepatuhan terhadap aturan, dan dampaknya terhadap peningkatan kinerja perusahaan.
“Hotel bintang empat tidak otomatis berarti ada pelanggaran hukum. Namun, sumber anggaran, dasar pengeluaran, kewajaran biaya, dan hasil kegiatannya perlu diperiksa agar dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Menurut Helmi, pembinaan tidak boleh berhenti pada kegiatan administratif atau seremonial. Hasilnya harus berkontribusi terhadap perbaikan distribusi air, penanganan kebocoran jaringan, peningkatan kualitas layanan, hingga penyelesaian keluhan pelanggan.
“Jangan sampai anggaran terserap untuk fasilitas kegiatan, sementara persoalan pelayanan air bersih belum tertangani secara optimal. Masyarakat berhak mengetahui manfaat konkret dari setiap pengeluaran perusahaan daerah,” katanya.
LBH Ansor Pemalang pun mendorong manajemen Perumda Tirta Mulia membuka rincian anggaran kegiatan, mulai dari biaya penginapan, jumlah kamar, tarif hotel, transportasi, konsumsi, hingga kebutuhan pendukung lainnya.
Helmi juga meminta pemerintah daerah dan pihak pengawas mengevaluasi efektivitas kegiatan serta menelaah penggunaan anggaran apabila ditemukan indikasi ketidakefisienan atau ketidaksesuaian prosedur.
“Publik perlu mengetahui berapa total biaya yang dikeluarkan, mengapa lokasi tersebut dipilih, dan apa dampaknya terhadap pelayanan. Transparansi merupakan bagian penting dari pertanggungjawaban perusahaan daerah,” tandasnya.
Sebelumnya, Direktur Perumda Air Minum Tirta Mulia Pemalang, Budi Harsudiono Seto Aji, mengatakan kegiatan pembinaan tersebut hanya berlangsung selama satu hari. Jajaran pegawai dijadwalkan kembali ke Pemalang pada hari berikutnya.
“Kegiatan hanya satu hari, besok sudah kembali ke Pemalang,” ujar Budi saat dikonfirmasi Beritabersatu.com, Jumat (23/10/2026).
Budi menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan pembinaan karyawan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pemalang selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM). Kegiatan itu juga dihadiri Dewan Pengawas dan unsur pembina BUMD.
Menurutnya, pembinaan merupakan agenda rutin tahunan untuk memperkuat kedisiplinan, profesionalisme, dan tanggung jawab pegawai dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kami memahami bahwa masyarakat tentu mengharapkan pelayanan air bersih menjadi prioritas utama perusahaan, dan itu juga merupakan komitmen kami,” katanya.
Ia menambahkan, peningkatan pelayanan tidak hanya bergantung pada infrastruktur, tetapi juga pada kompetensi dan tanggung jawab sumber daya manusia.
Terkait besaran anggaran kegiatan, Budi mengatakan pihaknya perlu berkoordinasi terlebih dahulu dengan bagian keuangan untuk memastikan nominal yang akan disampaikan.
“Saya perlu memastikan terlebih dahulu dengan bagian keuangan agar angka yang disampaikan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
(Daeng)
