BERITABERSATU.COM,Pemalang – Sisa anggaran Pemkab Pemalang tahun 2025 mencapai Rp143,6 miliar. Angka jumbo itu menjadi salah satu sorotan fraksi-fraksi DPRD dalam pembahasan pertanggungjawaban APBD 2025.
Sorotan tersebut dijawab Bupati Pemalang Anom Widiyantoro dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pemalang, Rabu (8/7/2026).
Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Pemalang Slamet Ramuji dan dihadiri jajaran Forkopimda, anggota DPRD, Sekda, kepala perangkat daerah, serta tamu undangan.
Dalam jawabannya, Anom menyebut SiLPA Rp143,6 miliar terdiri atas SiLPA terikat Rp102 miliar dan SiLPA tidak terikat Rp41,5 miliar.
Kata dia, SiLPA tidak terikat akan diarahkan untuk mendukung program prioritas APBD 2026, mulai dari infrastruktur dasar, pendidikan dan kesehatan, penanganan kemiskinan serta stunting, hingga ketahanan pangan dan pelayanan publik.
“Setiap rupiah yang tersisa akan kembali kepada masyarakat melalui pembangunan yang merata, pelayanan publik berkualitas, dan peningkatan kesejahteraan,” tegas Anom.
Tak hanya SiLPA, Pemkab Pemalang juga menyoroti penguatan pendapatan daerah melalui optimalisasi PAD, pajak dan retribusi, digitalisasi pemungutan, serta optimalisasi aset daerah.
Di sisi belanja, anggaran akan diarahkan pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, penanganan kemiskinan dan stunting, UMKM hingga penciptaan lapangan kerja.
Anom juga menegaskan komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel melalui pengawasan, tindak lanjut rekomendasi BPK dan DPRD, serta peningkatan profesionalisme ASN.
Anom menegaskan komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel melalui pengawasan, tindak lanjut rekomendasi BPK dan DPRD, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan profesionalisme ASN.
Menurut Anom, raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi motivasi bagi Pemkab Pemalang untuk terus memperbaiki pengelolaan keuangan daerah.
Ia memastikan seluruh pandangan dan rekomendasi DPRD akan menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam menyempurnakan kebijakan pembangunan.
“Pemkab Pemalang berkomitmen menindaklanjuti setiap rekomendasi secara bertanggung jawab dan berkesinambungan demi meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.(*)
