BERITABERSATU.COM, JEMBER — Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Jember kembali memperkuat langkah deteksi dini dan kewaspadaan bersama menghadapi potensi kerawanan sosial menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2027.
Upaya strategis ini diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Kewaspadaan Dini Daerah (Wasdin) ke-2 Tahun 2026, yang berlangsung di Aula Nusantara Kantor Bakesbangpol Kabupaten Jember, Rabu, 13 Mei 2026.
Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Bakesbangpol Kabupaten Jember, Lingga Diputra, S.Sos., dengan didampingi Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Bakesbangpol, M. Syamsu Rijal, S.H., M.H., selaku moderator.
Kegiatan ini dihadiri unsur lintas sektoral yang tergabung dalam Tim Wasdin, antara lain Kasdim 0824 Jember, Kasat Intelkam Polres Jember, perwakilan intelijen dari unsur TNI, Kejaksaan, Imigrasi, BPOM, Kementerian Agama, Dinas Tenaga Kerja, Satpol PP, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta unsur intelijen daerah lainnya.
Dalam sambutannya, Lingga Diputra menyampaikan bahwa hingga saat ini kondisi Kabupaten Jember masih tergolong aman dan kondusif. Meski demikian, seluruh pihak diminta tidak lengah dan justru meningkatkan kewaspadaan, mengingat tahapan Pilkades 2027 direncanakan akan dimulai pada April mendatang dan dilaksanakan di 161 desa yang tersebar di 28 kecamatan.
“Alhamdulillah sampai saat ini Jember masih kondusif. Kita berharap Pilkades 2027 nanti dapat berjalan aman, damai, dan lancar. Namun, pengawasan terhadap indikator kerawanan harus terdeteksi sejak dini. Hal ini penting agar langkah pencegahan di desa-desa yang berpotensi rawan konflik bisa dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran,” tegas Lingga.
Ia menegaskan bahwa sinergi antarinstansi merupakan kunci utama menjaga stabilitas keamanan daerah. Deteksi dini, menurutnya, bukan hanya tugas aparat keamanan semata, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen pemerintahan, lembaga terkait, hingga masyarakat luas.
Selain membahas persiapan Pilkades, Lingga juga menyinggung isu darurat sampah yang menjadi perhatian nasional. Ia mengajak seluruh elemen di Jember untuk mulai mengelola sampah secara mandiri di lingkungan masing-masing sebagai bentuk dukungan penyelesaian masalah lingkungan.
Sementara itu, Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, M. Syamsu Rijal, menjelaskan bahwa potensi konflik sosial dalam pelaksanaan Pilkades umumnya bersifat horizontal, terjadi di tengah masyarakat desa. Dinamika politik yang muncul akibat persaingan antarcalon kerap kali memicu perpecahan di antara kelompok pendukung jika tidak dikelola dengan baik.
“Antisipasi terhadap kerawanan konflik di tingkat desa harus jadi perhatian utama. Biasanya gesekan muncul dari dukungan masing-masing calon. Oleh karena itu, forum Rakor ini sangat penting untuk memperkuat koordinasi, menyusun strategi mitigasi, dan langkah-langkah preventif sebelum tahapan dimulai,” ungkap Syamsu Rijal.
Dalam pembahasan rapat, Tim Wasdin menyoroti pentingnya penyusunan peta kerawanan sosial desa yang bersifat dinamis. Hal ini merujuk pada hasil pertemuan sebelumnya antara Komisi A DPRD, DPMD, Bakesbangpol, Satpol PP, dan Bagian Hukum pada 5 Mei 2026 lalu.
Sejumlah indikator kerawanan yang menjadi bahan pemetaan antara lain evaluasi Pilkades 2019, sengketa hasil pemilihan yang berujung hukum, kultur masyarakat, keberadaan petahana, hingga praktik politik uang dan perjudian.
Selain itu, DPMD juga melaporkan data penting bahwa dari 161 desa yang menggelar pesta demokrasi tahun depan, terdapat 18 desa di mana kepala desanya telah menjabat selama tiga periode, sehingga tidak dapat mencalonkan diri kembali. Kondisi ini dinilai akan memunculkan dinamika politik baru yang lebih terbuka namun berisiko, sehingga butuh antisipasi ketat.
Sebagai lembaga yang memiliki fungsi strategis, Tim Kewaspadaan Dini Daerah bertugas merencanakan, mengumpulkan, dan mengomunikasikan informasi terkait potensi ancaman atau gangguan stabilitas.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Jember berharap seluruh pemangku kepentingan semakin solid dalam menjaga keamanan. Dengan deteksi dini yang maksimal, potensi konflik diharapkan dapat ditekan sejak awal, sehingga Pilkades serentak 2027 benar-benar menjadi pesta demokrasi yang aman, tertib, dan kondusif bagi seluruh masyarakat. (Tahrir)
