BERITABERSATU.COM, SINJAI – Masalah kesehatan di Kabupaten Sinjai kini tak lagi dipandang sebagai beban tenaga medis semata. Pemerintah Kabupaten Sinjai secara tegas mendorong kolaborasi total mulai dari tingkat desa hingga lingkup keluarga untuk menuntaskan berbagai persoalan kesehatan masyarakat.
Pesan kuat ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sinjai, Andi Jefrianto Asapa, saat menghadiri Lokakarya Mini Lintas Sektor Triwulan II dan Forum Komunikasi Publik di Desa Biji Nangka, Kecamatan Sinjai Borong, Selasa (12/5).
Menurut Andi Jefrianto, tantangan besar seperti stunting, ibu hamil risiko tinggi, hingga penyakit menular seperti TBC dan DBD tidak akan tuntas jika hanya mengandalkan instansi kesehatan.
“Kesehatan adalah urusan bersama. Stunting bukan hanya tanggung jawab tenaga kesehatan, tetapi juga orang tua dan lingkungan keluarga. Begitu juga persoalan TBC, malaria, DBD maupun sanitasi, semuanya membutuhkan keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat,” tegas Andi Jefrianto.
Ia menambahkan bahwa intervensi di tingkat akar rumput jauh lebih efektif dalam memastikan penanganan yang tepat sasaran.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda Sinjai juga menyoroti pentingnya Integrasi Layanan Primer (ILP). Konsep ini merupakan transformasi pelayanan yang berfokus pada deteksi dini dan pencegahan, dengan membawa layanan kesehatan lebih dekat ke depan pintu rumah warga.
Pola kerja petugas kesehatan diminta berubah. Tidak boleh lagi sekadar menunggu pasien datang ke Puskesmas, melainkan harus aktif menjangkau kelompok rentan, seperti Balita, Ibu Hamil, dan Lansia.
Meski RSUD Sinjai telah meraih predikat **Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)**, Andi Jefrianto mengingatkan jajarannya agar tidak cepat berpuas diri. Ia mengakui masih adanya keluhan masyarakat terkait kualitas pelayanan di lapangan.
“Jajaran kesehatan harus membangun pola kerja yang lebih disiplin, cepat merespons, dan berorientasi pada penyelesaian masalah (problem solving),” imbuhnya.
Menutup arahannya, Sekda meminta pemerintah desa untuk lebih “berani” dalam mengalokasikan anggaran dan kebijakan demi memperkuat layanan kesehatan lokal. Posyandu harus dihidupkan kembali sebagai benteng utama pencegahan penyakit.
“Desa harus menjadi garda terdepan dalam memastikan pelayanan kesehatan berjalan baik dan memastikan tidak muncul kasus stunting baru di wilayahnya,” pungkasnya. (Ads)
