BERITABERSATU.COM, JEMBER – Pemerintah Kabupaten Jember resmi mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jember pada Senin, 28 September 2026, Bupati Jember Gus Fawait memaparkan skema strategi pembiayaan dan arah kebijakan utama pembangunan daerah di tengah tekanan ruang fiskal.
Rancangan APBD 2027 disusun secara realistis menyusul adanya tren penurunan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat. Meski menghadapi tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Jember tetap berkomitmen menempatkan pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan dan penguatan layanan dasar masyarakat sebagai skala prioritas pembangunan.
Dalam nota keuangannya, postur pendapatan daerah tahun 2027 ditargetkan mencapai Rp4,5 triliun. Target pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,294 triliun dan pendapatan transfer sebesar Rp3,226 triliun. Sementara itu, total belanja daerah direncanakan sebesar Rp5,508 triliun yang dialokasikan untuk belanja operasi Rp3,714 triliun, belanja modal Rp1,192 triliun, belanja tidak terduga Rp15 miliar, serta belanja transfer sebesar Rp586 miliar.
Bupati Gus Fawait menegaskan bahwa penetapan target PAD sebesar Rp1,294 triliun didasarkan pada perhitungan yang cermat dan terukur. Pemerintah daerah lebih memilih menetapkan target yang realistis dan dapat direalisasikan ketimbang memasang angka tinggi yang sulit dicapai. Strategi ini terbukti efektif pada tahun 2025 lalu, di mana PAD Jember mencatatkan pertumbuhan pesat hingga 32,36 persen tanpa harus menaikkan tarif pajak daerah. Memasuki tahun 2027, Pemkab Jember bahkan merencanakan pemberian insentif pajak untuk menjaga iklim investasi dan daya beli warga.
“Target boleh mungkin tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya, tapi akan tercapai,” ujar Gus Fawait.
Untuk menutup selisih pembiayaan dan mempercepat pembangunan infrastruktur vital, rancangan APBD 2027 mencatat penerimaan pembiayaan sebesar Rp987 miliar. Angka tersebut bersumber dari perkiraan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp200 miliar serta alternatif skema pinjaman daerah sebesar Rp786 miliar melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).
Skema pinjaman daerah tersebut diprioritaskan untuk membenahi dan mengoptimalkan sektor pelayanan kesehatan, khususnya dalam pengembangan fasilitas rumah sakit rujukan. Menurut Bupati, penguatan infrastruktur kesehatan menjadi perhatian mendesak karena pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang pengembangannya harus dipersiapkan secara berkelanjutan.
“Karena kesehatan merupakan kebutuhan dasar dari masyarakat, maka dana talangan salah satunya kita peruntukkan untuk mengoptimalkan pembangunan,” tegasnya.
Di samping mengandalkan APBD, Gus Fawait optimistis pergerakan ekonomi daerah akan terus terdorong oleh masuknya berbagai program strategis nasional dari pemerintah pusat, terutama pada sektor pertanian dan pendidikan. Pemkab Jember juga bakal terus membangun komunikasi intensif dengan pemerintah pusat untuk memperjuangkan tambahan alokasi transfer pada Perubahan APBD 2027 mendatang.
Seluruh komposisi anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung lima fokus kebijakan utama Pemkab Jember pada 2027, yakni pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM yang religius dan berkarakter, tata kelola birokrasi profesional berbasis teknologi informasi, pembangunan infrastruktur dan penataan kota berkelanjutan, serta percepatan ekonomi kerakyatan dan ketahanan pangan. (Tahrir)
