Beritabersatu.com, Blitar – Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar diproyeksikan tidak mencapai target pada 2026. Hingga November, kontribusi pendapatan rumah sakit tersebut diperkirakan baru sebesar Rp76 miliar dari target Rp105 miliar atau berpotensi mengalami kekurangan sekitar Rp29 miliar.
Kondisi ini menjadi perhatian Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Blitar. Anggota Banggar, Totok Sugiarto, menilai rendahnya proyeksi pendapatan tersebut harus menjadi dasar untuk mengevaluasi kinerja dan tata kelola manajemen rumah sakit secara menyeluruh.
Menurut Totok, capaian PAD tidak sekadar menunjukkan persoalan penerimaan, tetapi juga dapat menjadi indikator adanya masalah dalam perencanaan maupun pengelolaan rumah sakit.
“Saya tidak tahu ini salah urus atau kesalahan pengelolaan manajemen. Indikatornya jelas di PAD. Proyeksi sampai akhir 2026 ini hanya Rp76 miliar dari target Rp105 miliar. Hal paling mendasar, kenapa target PAD tidak tercapai?” ungkap Totok.
Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan, proyeksi pendapatan tersebut baru mencapai sekitar 72 persen. Artinya, terdapat selisih Rp29 miliar yang belum mampu dipenuhi RSUD Mardi Waluyo.
Totok menegaskan, DPRD mendorong evaluasi total terhadap pengelolaan rumah sakit. Apalagi, RSUD Mardi Waluyo merupakan salah satu penyumbang PAD cukup besar bagi Pemerintah Kota Blitar.
Ia meminta pemerintah daerah menelusuri penyebab tidak optimalnya pendapatan, termasuk mengevaluasi perencanaan, pengeluaran operasional, belanja, hingga efektivitas pengelolaan keuangan rumah sakit.
“Karena itu, kita mendorong perbaikan manajemen di rumah sakit. Harus ada evaluasi total dan menyeluruh. Apalagi wali kota kan berkantor di sana,” tegasnya.
Di sisi lain, Totok turut menyoroti posisi direktur RSUD Mardi Waluyo yang hingga kini masih dijabat pelaksana tugas (Plt). Menurutnya, pengisian jabatan direktur secara definitif perlu segera dipercepat agar kepemimpinan dan pengambilan kebijakan di lingkungan rumah sakit berjalan lebih optimal.
Ia mengungkapkan, DPRD sebelumnya telah meminta agar anggaran pembentukan panitia seleksi (pansel) direktur rumah sakit disiapkan. Dengan demikian, proses penetapan direktur definitif tidak berlarut-larut.
“Kemarin kita minta dianggarkan pansel direktur rumah sakit. Ini perlu dipercepat supaya direktur rumah sakit bisa bekerja,” ujarnya.
Lebih lanjut, Totok mengingatkan agar besarnya anggaran yang dialokasikan untuk sektor kesehatan sejalan dengan kualitas pengelolaan dan capaian pendapatan. Menurutnya, optimalisasi penerimaan daerah harus menjadi bagian dari pembenahan manajemen rumah sakit.
Meski angka Rp76 miliar masih berupa proyeksi dan dapat berubah hingga tutup tahun anggaran, DPRD menilai kondisi tersebut perlu segera ditindaklanjuti. Evaluasi tidak cukup hanya menyentuh persoalan administratif, tetapi harus mampu mengungkap akar masalah yang memengaruhi kinerja keuangan RSUD Mardi Waluyo.
DPRD berharap pembenahan manajemen dapat menghasilkan perbaikan konkret sehingga rumah sakit mampu meningkatkan pelayanan sekaligus mengoptimalkan kontribusinya terhadap PAD Kota Blitar.**
