Beritabersatu.com, Blitar – Pagar Gedung DPRD Kabupaten Blitar nyaris ambruk dijebol mahasiswa, saat aksi unjuk rasa bertajuk Evaluasi Kebijakan Kebobrokan Nasional, Kamis (25/6/2026). Aksi yang semula berlangsung damai memanas hingga diwarnai aksi dorong-dorongan antara massa dan aparat kepolisian.
Situasi memanas ketika mahasiswa membakar ban bekas di depan gerbang sebagai simbol protes terhadap kebijakan pemerintah. Polisi kemudian berupaya memadamkan kobaran api demi menjaga situasi tetap kondusif.
Namun, upaya tersebut mendapat perlawanan dari massa aksi. Salah seorang mahasiswa bahkan sempat diamankan petugas setelah berusaha menghalangi polisi yang hendak memadamkan api. Insiden itu memicu aksi saling dorong antara mahasiswa dan aparat, meski akhirnya kondisi kembali terkendali.
Koordinator Aksi, Santa Febriana, mengatakan demonstrasi digelar sebagai bentuk kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat. Salah satu sorotan utama adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dianggap belum menjawab persoalan mendasar rakyat.
Menurut Santa, mahasiswa tidak menolak peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun mempertanyakan efektivitas, urgensi, serta dampak fiskal dari dua program tersebut terhadap kondisi keuangan negara.
“Kami mendesak pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh kebijakan Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih. Jika terbukti menjadi beban keuangan negara dan memperbesar tekanan fiskal, maka pelaksanaannya harus dihentikan,” tegas Santa.
Mahasiswa menilai anggaran negara seharusnya diprioritaskan untuk sektor yang lebih mendesak, seperti pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik, layanan kesehatan, hingga perlindungan sosial bagi masyarakat.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti kebijakan moneter pemerintah yang dinilai belum mampu mengatasi persoalan ekonomi secara menyeluruh. Dalam naskah tuntutan yang dibagikan kepada peserta aksi disebutkan bahwa ketergantungan pada instrumen moneter tanpa reformasi kebijakan fiskal dan penguatan sektor riil justru berpotensi menguras cadangan devisa serta melemahkan kepercayaan investor.
Dalam pernyataan sikapnya, Cipayung Plus Blitar Raya menyampaikan 11 tuntutan kepada pemerintah. Di antaranya meminta pemerintah menstabilkan harga kebutuhan pokok dan BBM, mengevaluasi MBG dan KDMP, meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik, memperkuat independensi KPK, menghentikan kriminalisasi terhadap aktivis, hingga mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset.
Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi saat menemui massa aksi.
Situasi berangsur kondusif setelah Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, keluar dari gedung dewan untuk menemui massa aksi. Politikus yang akrab disapa Kuwat itu memilih berdialog langsung dengan mahasiswa di halaman depan gedung DPRD, bahkan duduk bersama para demonstran sebagai bentuk penghormatan terhadap hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat.
Di hadapan mahasiswa, Supriadi menegaskan DPRD Kabupaten Blitar menghormati penyampaian aspirasi sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Menurutnya, kritik yang disampaikan mahasiswa merupakan masukan penting yang harus didengar dan disalurkan melalui mekanisme yang berlaku.
“Kami menghargai adik-adik mahasiswa yang menyampaikan aspirasi secara terbuka. DPRD adalah rumah rakyat, sehingga setiap masukan akan kami terima dan kami pelajari untuk diteruskan kepada pihak-pihak yang berwenang sesuai mekanisme yang ada,” ujar Supriadi.
Ia juga berkomitmen untuk mengawal dan meneruskan seluruh tuntutan yang disampaikan Cipayung Plus Blitar Raya kepada pemerintah pusat maupun lembaga terkait. Menurutnya, DPRD memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah.
“Apa yang menjadi aspirasi hari ini akan kami tindak lanjuti. Kami berkomitmen mengawal dan menyampaikan seluruh tuntutan kepada pemerintah sesuai kewenangan DPRD. Semoga komunikasi seperti ini terus terjaga sehingga setiap persoalan dapat diselesaikan melalui dialog,” pungkasnya. (Zan)
