BERITABERSATU.COM, BONE — Pemerintah Kabupaten Bone bersama Kementerian Pertanian dan sejumlah mitra strategis resmi memulai Program Pengembangan Hilirisasi Ayam Terintegrasi Fase I melalui peletakan batu pertama (groundbreaking) di Perkebunan PTPN Dekko, Desa Mappesangka, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Jumat (6/2/2026).
Program hilirisasi peternakan terintegrasi (poultry) ini akan dikembangkan di 30 titik yang dikelola PT Berdikari (Persero). Pada tahap awal, enam unit peternakan ayam pedaging dan petelur dibangun untuk memasok kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Secara nasional, pelaksanaan groundbreaking fase pertama dilakukan serentak di enam lokasi, yakni Kabupaten Malang (Jawa Timur), Nusa Tenggara Barat, Lampung, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Kalimantan Timur. Pemerintah juga menyiapkan dukungan pembiayaan investasi sekitar Rp20 triliun melalui Danantara sebagai bagian dari inisiatif nasional “Mandiri Protein di Setiap Provinsi”.
Kegiatan di Bone dihadiri Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., M.M., didampingi Wakil Bupati Bone Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional, Asisten II Setda Provinsi Sulawesi Selatan, unsur Forkopimda Bone, pimpinan PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), PTPN I, jajaran Kementerian Pertanian, organisasi perangkat daerah terkait, serta perwakilan dunia usaha.
Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menyampaikan apresiasi atas sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan pelaku usaha dalam memperkuat ekosistem peternakan nasional. Ia juga mengungkapkan rasa syukur karena Kabupaten Bone dipercaya menjadi salah satu lokasi pelaksanaan program strategis nasional tersebut.
“Program hilirisasi ayam terintegrasi ini memperkuat rantai pasok dari hulu hingga hilir, mulai dari pembibitan, penyediaan pakan, hingga produk olahan,” kata Andi Asman Sulaiman.
Ia berharap program ini mampu meningkatkan produksi, menjaga kualitas, serta mendorong peningkatan pendapatan peternak lokal. Menurutnya, pelaksanaan fase pertama di Bone diharapkan menjadi solusi jangka panjang atas fluktuasi harga pakan dan DOC (day old chick), sekaligus memperkuat ekosistem agribisnis peternakan.
“Diperlukan identifikasi kebutuhan berbasis data untuk memetakan potensi wilayah agar program ini tepat sasaran dan benar-benar mendukung ketahanan pangan,” tambahnya.
Program “Mandiri Protein di Setiap Provinsi” yang dicanangkan Presiden Prabowo melalui Kementerian Pertanian dan Danantara memiliki nilai investasi sekitar Rp20 triliun. Pada Fase I, fokus pembangunan meliputi 12 pabrik pakan, unit pembibitan DOC, cold storage, serta rumah potong ayam terintegrasi, terutama di wilayah luar Pulau Jawa seperti Lampung, Sulawesi, dan Kalimantan. Program ini bertujuan menjaga stabilitas harga ayam dan telur sekaligus meningkatkan kualitas protein hewani untuk mendukung pelaksanaan Program MBG.
Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional, Dr. Ir. Nasrullah, M.Sc., IPU, mengatakan pembangunan industri ayam terintegrasi dilakukan secara bertahap di sejumlah provinsi, termasuk Lampung, Gorontalo, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan.
“PTPN I telah menyiapkan lahan di Kebun Dekko dan Mappesangka untuk mewujudkan ekosistem peternakan ayam yang mandiri dan terintegrasi,” jelas Nasrullah.
Sementara itu, Asisten II Setda Provinsi Sulawesi Selatan Andi Darmawan Bintang, M.Dev., PLG, yang mewakili Gubernur Sulsel, menegaskan pembangunan infrastruktur peternakan ini bertujuan menjamin ketersediaan daging ayam dan telur, khususnya dalam mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis.
“Mari jadikan Sulawesi Selatan sebagai pelopor hilirisasi peternakan di Indonesia,” ujarnya.
Kegiatan ini turut dihadiri Direktur Pembibitan dan Produksi Ternak Kementerian Pertanian, Kepala Dinas Peternakan Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Balai Veteriner Kementan di Maros, Direktur/Kepala Polbangtan Bone, jajaran PTPN I Regional Head 8 Sulawesi, Direktur Utama PT Tiran Grup dan PT Ugi Agri Harapan Indonesia, serta karyawan PTPN dan PT SGN.
Laporan: Suparman Warium
