BERITABERSATU.COM, Pemalang – Polemik Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, kian menjadi sorotan. Aliansi Taman Melawan menggelar aksi unjuk rasa di depan Pendopo Kabupaten Pemalang, Jumat (30/10/2026), dengan membawa sejumlah tuntutan terkait ketidakjelasan tahapan Pilkades.
Aksi tersebut dikomandoi Julio Belnanda Harianja, SH. Mereka mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang segera memastikan pelaksanaan tes tertulis ulang bakal calon kepala desa (Bacakades), sekaligus memberikan kepastian mengenai susunan kepanitiaan dan jadwal tahapan Pilkades Taman.
Dalam aksi tersebut, massa membentangkan sejumlah spanduk bertuliskan “Taman Tidak Diam, Demokrasi Harus Bersih dan Terbuka”, “Segera Adakan Tes Ulang, Kawal Terus”, serta “Tuntut Tes Ulang Pilkades Taman, Kami Butuh Kepastian”.
Aksi ini dipicu pengunduran diri Ketua Panitia Pilkades Taman, Urip Sumedi, setelah muncul keputusan pengulangan tes tertulis dalam forum klarifikasi pada 27 Oktober 2026.
Keputusan tersebut diambil menyusul sejumlah persoalan dalam pelaksanaan ujian, termasuk kekeliruan kunci jawaban yang diakui tim penyusun atau verifikator.
“Kami datang untuk menuntut kepastian, bukan meminta keistimewaan. Jangan sampai persoalan ini terus berlarut-larut tanpa keputusan yang jelas,” tegas Julio dalam orasinya.
Aliansi Taman Melawan membawa tiga tuntutan utama. Pertama, tes tertulis ulang segera dilaksanakan dengan mekanisme transparan dan adil. Kedua, Pemkab Pemalang memberikan kepastian mengenai susunan kepanitiaan serta jadwal tahapan Pilkades Taman. Ketiga, massa meminta klarifikasi terbuka terkait dugaan pengusiran dua wartawan saat meliput Musyawarah Desa (Musdes) pembentukan ulang panitia Pilkades Taman.
Aksi di depan Pendopo Kabupaten Pemalang tersebut diterima langsung Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Sekretariat Daerah Pemalang, Tutuko Raharjo.
Namun, massa tidak berhenti di situ. Mereka melanjutkan aksi dengan bergerak menuju Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Dispermasdes) Pemalang serta Kantor Kecamatan Taman.
Protes Dugaan Pengusiran Wartawan
Di hadapan Kepala Dispermasdes Pemalang, Andri Adi, Julio juga melontarkan protes terkait dugaan pengusiran dua wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik saat peliputan Musdes.
“Andri Lamis, Anda telah mencederai demokrasi. Wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik justru diusir. Itu merupakan bentuk pembungkaman demokrasi,” teriak Julio.
“Anda lahir dari rakyat dan merupakan pelayan rakyat. Karena itu, hari ini kami datang untuk meminta penjelasan secara terbuka,” sambungnya.
Undang Plt Bupati, Sekda hingga Dispermasdes
Tak hanya menyampaikan tuntutan melalui aksi demonstrasi, Aliansi Taman Melawan juga melayangkan undangan audiensi terbuka kepada Plt Bupati Pemalang, Sekretaris Daerah (Sekda), serta jajaran Dispermasdes.
Mereka diminta hadir secara langsung dalam audiensi yang akan digelar di Balai Desa Taman untuk memberikan penjelasan sekaligus kepastian penyelesaian polemik Pilkades.
Desakan tersebut menguat lantaran Pemkab Pemalang telah menetapkan Pilkades Serentak pada 9 November 2026. Dengan waktu pelaksanaan yang semakin dekat, massa menilai kepastian tahapan Pilkades Taman perlu segera ditentukan.
Bahkan, Aliansi Taman Melawan mengancam akan mendirikan Tenda Perjuangan di Balai Desa Taman apabila pemerintah daerah tidak segera memberikan kepastian.
“Kami meminta Plt Bupati, Sekda, dan Dispermasdes hadir untuk memberikan penjelasan sekaligus keputusan yang jelas. Jika persoalan ini tetap tidak diselesaikan, kami akan terus mengawal sampai ada kepastian,” demikian pernyataan Aliansi Taman Melawan.
Aliansi Taman Melawan menegaskan, aksi tersebut bukan untuk menghambat demokrasi desa. Mereka menyatakan ingin memastikan seluruh proses Pilkades Taman berjalan jujur, adil, transparan, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(Daeng)
