BERITABERSATU.COM, JEMBER — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember bergerak cepat menindaklanjuti arahan bupati untuk mengoptimalkan potensi penerimaan Dana Insentif Daerah (DID) dari pemerintah pusat. Langkah ini ditunjukkan melalui kunjungan kerja jajaran pejabat Pemkab Jember ke Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bangda) Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Rabu (30/9/2026).
Rombongan Pemkab Jember dipimpin oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Kabupaten Jember, Akhmad Helmi Luqman, bersama jajaran instansi lintas sektor, mulai BPKAD, dinas sosial, bapperida, hingga TP3D. Rombongan tersebut diterima langsung oleh Kepala Subdirektorat Sosial dan Budaya Ditjen Bangda Kemendagri, Wahyu Suharto.
Kepala Diskominfo Jember, Akhmad Helmi Luqman, menjelaskan bahwa agenda konsultasi ini berfokus pada pemenuhan kriteria serta syarat administrasi yang disyaratkan pusat terkait alokasi insentif fiskal daerah. Khususnya, indikator kinerja pengentasan kemiskinan.
“Pemerintah pusat mengalokasikan insentif anggaran bagi daerah yang berkomitmen kuat serta menunjukkan kinerja nyata dalam menurunkan angka kemiskinan. Atas arahan Bapak Bupati, kami hadir langsung untuk berkonsultasi mengenai kelengkapan dokumen dan regulasi pendukung yang harus dipenuhi,” ujar Helmi.
Dia mengakui, terdapat sejumlah poin evaluasi teknis serta kelengkapan berkas administrasi yang perlu ditingkatkan agar Pemkab Jember dapat memenuhi kualifikasi penerima bantuan fiskal di masa mendatang. Mengingat, pengalokasian anggaran insentif tahun 2026 telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri, Pemkab Jember kini membidik alokasi dana insentif pada tahun anggaran 2027.
“Penguatan ini tidak hanya dilakukan pada aspek aksi atau gerakan nyata di lapangan, tetapi juga harus dibarengi dengan kerapian dokumen pendukung yang membuktikan keseriusan Pemkab Jember dalam menangani kemiskinan secara akuntabel,” tambahnya.
Selain berkoordinasi dengan Kemendagri, jajaran Pemkab Jember yang dipimpin Kepala Dinas Sosial juga menyambangi Badan Pusat Statistik (BPS) RI. Kunjungan tersebut membahas pemutakhiran data serta proses verifikasi dan validasi (verval) data kemiskinan pada kelompok Desil 1 dan Desil 2 agar program intervensi sosial yang dijalankan makin tepat sasaran. (Tahrir)
