Bela Gus Iqdam, Ormas Blitar Siap Adukan Suci PMI Taiwan ke Kapolri dan Presiden Prabowo

by Fauzan
0 comments

Beritabersatu.com, Blitar – Perseteruan di media sosial yang menyeret nama penceramah muda asal Blitar, Muhammad Iqdam Kholid atau Gus Iqdam, memasuki babak baru. Ormas Bledug Kelud bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) berencana membawa persoalan tersebut ke ranah hukum dengan melaporkan Suci, seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Taiwan.

Suci diduga membuat sejumlah konten di media sosial yang dinilai mengandung unsur ujaran kebencian, fitnah, dan pencemaran nama baik terhadap Gus Iqdam. Rencana pelaporan itu disampaikan Ketua LSM GPI, Jaka Prasetya, saat peringatan HUT ke-22 Ormas Bledug Kelud di Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Minggu (15/11/2026).

Jaka mengatakan, langkah tersebut merupakan bentuk keberatan atas konten-konten Suci yang dianggap telah menyerang kehormatan Gus Iqdam. Dia menyebut, hubungan emosional antara Bledug Kelud, GPI, dan Gus Iqdam telah terjalin sejak 2017.

“Bledug Kelud dan GPI memiliki ikatan emosional yang sangat kuat dengan Gus Iqdam. Ikatan itu sudah terjalin sejak 2017 hingga sekarang. Karena itu, ketika beliau diperlakukan seperti ini, kami tidak bisa menerima,” tegasnya.

Jaka mengungkapkan, pihaknya telah membuat surat pengaduan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri. Pengaduan tersebut juga ditembuskan kepada Ketua DPR RI, Panglima TNI, Komnas HAM, Polda Jawa Timur, serta Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Tidak berhenti di situ, perwakilan Bledug Kelud dan GPI dijadwalkan bertolak ke Jakarta pada Senin (16/11/2026). Mereka akan menindaklanjuti pengaduan sekaligus menyampaikan persoalan tersebut kepada pemerintah pusat.

Menurut Jaka, keberadaan Suci di luar negeri bukan berarti membuatnya terbebas dari ketentuan hukum Indonesia apabila ditemukan dugaan tindak pidana.

“Jika memang terdapat dugaan tindak pidana, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Selama masih berstatus WNI, di mana pun berada, yang bersangkutan tetap memiliki keterikatan dengan hukum Indonesia,” ujarnya.

Selain meminta perhatian Kapolri, kedua organisasi tersebut juga berencana meminta klarifikasi langsung kepada Presiden Prabowo. Permintaan itu berkaitan dengan konten Suci yang menurut Jaka turut membawa-bawa nama Presiden dalam polemik Gus Iqdam.

“Kami ingin mengklarifikasi langsung kepada Presiden, apakah benar beliau memberikan dukungan seperti yang seolah-olah disebutkan dalam konten tersebut. Jika tidak, kami meminta aparat melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran hukum,” katanya.

Jaka berharap Presiden dapat meminta Kapolri menindaklanjuti persoalan tersebut. Namun, dia menegaskan, proses hukum harus didasarkan pada pemeriksaan dan pembuktian terhadap dugaan penyerangan kehormatan, pencemaran nama baik, fitnah, maupun penyebaran berita bohong.

Berawal dari Polemik Dana Hibah

Perseteruan Suci dengan Gus Iqdam tidak terlepas dari polemik rencana alokasi dana hibah untuk Pondok Pesantren Mambaul Hikam atau Majelis Ta’lim Sabilu Taubah.

Perbincangan tersebut mencuat setelah muncul rencana alokasi hibah sebesar Rp2,3 miliar dalam RAPBD Kabupaten Blitar 2027. Di sisi lain, terdapat pula pengajuan bantuan hibah senilai Rp25 miliar kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Rencana anggaran itu memunculkan beragam respons di tengah masyarakat. Suci, yang bekerja sebagai PMI di Taiwan, menjadi salah satu pihak yang menyampaikan kritik melalui konten di sejumlah platform media sosial, terutama TikTok dan Facebook.

Dalam beberapa unggahannya, Suci bahkan menggunakan istilah “Gus Ompreng”. Ungkapan tersebut kemudian memicu reaksi dari sejumlah pihak yang menilai cara penyampaian kritik itu telah melampaui batas.

Perdebatan pun semakin melebar. Pendukung Suci dan Gus Iqdam saling menyampaikan tanggapan melalui media sosial hingga memunculkan pertarungan opini antara kelompok pro dan kontra.

Kini, polemik yang awalnya berkutat pada kritik terhadap rencana dana hibah tersebut berpotensi berlanjut ke proses hukum. Rencana pelaporan oleh Bledug Kelud dan GPI menjadi perkembangan terbaru dari perseteruan yang sebelumnya ramai di ruang digital.**

 

 

You may also like