BERITABERSATU.COM,Pemalang – Kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan mantri Bank BRI Unit Bojongbata, Kantor Cabang Pemalang, memasuki babak baru. Bank BRI menegaskan telah mengambil langkah tegas terhadap oknum pekerjanya sebelum perkara tersebut bergulir dalam proses hukum.
Pemimpin Kantor Cabang BRI Pemalang, Mochamad Bayu Ardhika mengatakan, BRI menghormati proses hukum yang saat ini tengah berjalan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Pemalang.
“BRI menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Kejari Pemalang, serta mengapresiasi aparat penegak hukum yang telah memproses dan menindaklanjuti laporan BRI,” kata Bayu dalam keterangan persnya, Senin (11/8/2026).
Menurut Bayu, dugaan tindakan fraud tersebut terungkap melalui proses pemeriksaan dan investigasi internal yang dilakukan BRI terhadap oknum pekerja di BRI Unit Bojongbata.
“BRI kemudian mengambil tindakan tegas dengan menjatuhkan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap oknum tersebut pada 13 Juni 2025,” ungkapnya.
Langkah tersebut diambil karena perbuatan yang diduga dilakukan oknum tersebut dinilai telah menimbulkan kerugian bagi BRI, baik dari sisi finansial maupun reputasi perusahaan.
“Perbuatan tersebut merugikan BRI dari sisi finansial dan reputasi,” ujarnya.
Pihaknya juga menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pencegahan serta pengungkapan terhadap setiap dugaan fraud di lingkungan perusahaan.
Dalam menjalankan operasional bisnisnya, pihaknya menyatakan senantiasa mengedepankan prinsip Good Corporate Governance (GCG), termasuk melalui penguatan sistem pengawasan dan pemeriksaan internal.
“Pengungkapan internal tersebut kemudian menjadi bagian dari proses pelaporan kepada aparat penegak hukum hingga perkara tersebut ditangani Kejari Pemalang,” tegasnya.
Saat ini, proses hukum sepenuhnya berjalan di tangan aparat penegak hukum. Pengungkapan lebih lanjut mengenai modus, kerugian, maupun fakta-fakta dalam perkara dugaan korupsi tersebut masih menunggu proses hukum yang berlangsung.
Dalam hal tersebut, BRI memastikan akan menghormati seluruh tahapan proses hukum dan mendukung upaya aparat penegak hukum dalam mengungkap perkara tersebut berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.(*)
