BERITABERSATU.COM, JAKARTA – Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) XVII 2025 di Jakarta diterpa isu panas setelah pertandingan Cabang Olahraga (Cabor) Tinju yang sedianya dimulai Senin, 3 November 2025, di Gelanggang Renang Jakarta Utara (GRJU), Jl. Yos Sudarso, dibatalkan secara sepihak oleh penyelenggara, Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia (Bapopsi).
Pembatalan mendadak ini memicu gelombang kekecewaan dan protes keras dari para peserta dan insan tinju nasional. Padahal, 56 petinju yang akan berlaga di 28 partai hari pertama sudah hadir dan siap bertanding, termasuk seluruh perangkat pertandingan resmi dari Persatuan Tinju Amatir Indonesia (PERTINA).
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) DKI Jakarta sekaligus Ketua Pengurus Besar (PB) POPNAS XVII 2025, Andri Yansyah, dalam manager meeting cabor tinju, Selasa 2 November malam, menjelaskan bahwa Bapopsi adalah pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan.
Namun, yang menjadi sorotan adalah ketiadaan perlengkapan esensial yang seharusnya disiapkan penyelenggara, seperti mobil ambulans, dokter, dan tenaga medis.
“Aspek medis dan keselamatan kesehataan petinju adalah prioritas utama dalam pertandingan,” tegas Warta Ginting, salah satu wasit hakim senior PERTINA, menyoroti standar keselamatan yang diabaikan.
Kekesalan memuncak karena pembatalan ini terjadi setelah semua prosedur teknis telah dilalui.
“Hasil keputusan technical meeting wajib dijalankan oleh penyelenggara. Apalagi keputusan dilakukan secara kolektif. Drawing sudah dilakukan. Pemeriksaan Kesehatan dan penimbangan atlet yang mau bertanding, juga sudah dilakukan. Tapi pihak penyelenggara tidak komitmen. Justeru membatalkan secara sepihak pertandingan tanpa ada penjelasan. Ada apa ini,” pekik Dedy, pelatih asal Sulawesi Tenggara (Sultra) dengan nada tinggi.
Hal senada diungkapkan Darman Hutauruk, pelatih senior Riau. “Baru kali ini ada penyelenggara event yang memboikot keputusannya sendiri. Ada apa ini?” cetusnya.
Sabam Manalu, Ketua Pengprov Pertina Sumatera Utara, menambahkan bahwa tindakan ini merupakan preseden buruk. “Hari ini baru ada kejadian bahwa hasil technical meeting diboikot sendiri oleh pemerintah,” katanya.
Polemik ini semakin panas setelah muncul dugaan intervensi dari pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
Sri Syahril, Sekretaris Pengprov Pertina Sulsel, menyebut penyelenggara POPNAS telah melakukan tindakan insubkoordinasi. “Tidak boleh pemerintah mengintervensi olahraga,” timpalnya, menduga adanya tekanan dari Kemenpora dan Bapopsi kepada Dispora Provinsi.
Dugaan utama mengarah pada Surono, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora. Ia diduga menjadi “dalang” pembatalan karena hendak memaksakan keinginannya melibatkan wasit-hakim dari organisasi lain yang tidak berlisensi PERTINA.
Insan tinju menduga Surono menginstruksikan jajaran di bawahnya untuk membatalkan pertandingan karena peserta menolak wasit-hakim yang tidak berkompeten.
Bahkan, pembatalan sepihak ini disebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh pecinta tinju, Galang Purboyo, karena menimbulkan kerugian formil dan materiil bagi atlet, pelatih, dan official yang sudah jauh-jauh datang.
Insan tinju tanah air kini mendesak KPK dan Kejaksaan Agung untuk memeriksa penggunaan anggaran di Deputi 3, khususnya terkait Seleknas Kejuaraan Tinju Piala Menpora di GBK Senayan pada Juli 2025.
Bapopsi didesak bertanggung jawab penuh, termasuk terhadap hak-hak atlet dan official yang terabaikan akibat insiden memalukan ini. (**)
