BONE, BB – Ketua Komisi I DPRD Bone, menilai proses mutasi pada jabatan Eselon III dan IV yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, baru-baru ini, diduga tidak mengetahui indikator.
Hal itu disampaikan Saipullah Latif saat dikonfirmasi oleh Beritabersatu.com, siang tadi, Kamis 28 Januari 2021. Saipullah menyebutkan bahwa proses mutasi kali ini terkesan ada unsur suka atau tidak suka serta tidak mengetahui indikator untuk menempatkan seseorang pada posisi tertentu.
“Saya melihatnya, mutasi kali ini terkesan unsur like and dislike, khususnya pada jabatan Eselon III dan IV adalah prosesnya ada di Tim Penilai Kinerja (TPK). Saya tidak tahu apa yang menjadi indikator untuk menempatkan pada posisi itu. Saya berikan salah satu contoh, ada beberapa yang telah menjabat sebagai Sekretaris Camat misalnya dan dimutasipun tetap Sekretaris Camat dan tidak menjadi Camat, tapi ada yang hanya menjabat Pelaksana Tugas beberapa bulan saja kemudian dilantik menjadi Camat,” sebut Saipullah, Kamis 28 Januari 2021.
Tak hanya itu, Saipullah juga memberi contoh yakni pada Dinas Perhubungan yang memiliki prestasi yang cukup baik, namun yang memiliki peran terhadap keberhasilan itu juga di mutasi ke Dinas yang tidak relevan.
“Lalu di Dinas Perhubungan misalnya yang merupakan salah satu Dinas yang punya prestasi PAD cukup baik kemudian yang punya peran penting dalam hal itu di mutasi ke Dinas lain yang menurut saya ini perlu diapresiasi dan diberikan reward agar mempertahankan prestasinya bukan malah yang terjadi punishment (hukuman) apalagi dimutasi ke tempat yang bukan bidangnya,” jelasnya
“Jadi kalau Pak Bupati mengatakan dalam pidato mutasi Jilid I bahwa ada kecurigaan untuk mendapatkan posisi jabatan karena ada broker jabatan, jangan-jangan itu betul?,” tutupnya. (Iwan Taruna)
