BERITABERSATU.COM, Pemalang – Sejumlah mitra Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pemalang mengeluhkan ketidakpastian kebijakan dan biaya operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mulai dari insentif, pembayaran hari libur, hingga biaya sewa kendaraan distribusi.
Aspirasi tersebut disampaikan dalam Rakor Satgas bersama Mitra MBG Kabupaten Pemalang di The Winner Hotel, Kamis (5/11/2026). Para mitra berharap Pemkab dapat menjembatani persoalan operasional dengan Badan Gizi Nasional (BGN).
Ketua Penyelenggara sekaligus Sekretaris Paguyuban Mitra SPPG Pemalang, Sujarwo, mengatakan rakor tersebut merupakan bagian dari program kerja paguyuban untuk mempererat silaturahmi sekaligus membangun komunikasi antara sesama mitra dan pemerintah daerah.
Dari 50 mitra yang diundang, sebanyak 42 orang hadir dalam kegiatan tersebut. Menurut Sujarwo, penyelenggaraan rakor dilakukan secara swadaya melalui iuran para mitra.
Ia mengungkapkan, pembangunan satu dapur MBG membutuhkan investasi sedikitnya Rp2 miliar. Besarnya modal yang harus disiapkan tersebut membuat para mitra membutuhkan kepastian kebijakan agar operasional dapur dapat berjalan secara berkelanjutan.
“Investasi untuk membangun satu dapur MBG sedikitnya membutuhkan Rp2 miliar. Karena itu, kami berharap ada kepastian kebijakan terkait operasional, mulai dari insentif, hari operasional, pembayaran hari libur, biaya operasional, hingga sewa kendaraan,” ujar Sujarwo.
Menurutnya, kepastian aturan sangat penting bagi keberlangsungan usaha para mitra. Terlebih, pengelolaan SPPG membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit, baik untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, tenaga kerja, maupun proses distribusi makanan kepada penerima manfaat.
Para mitra juga berharap pemerintah daerah diberikan ruang kewenangan lebih besar sehingga dapat membantu menyampaikan dan menjembatani persoalan yang muncul di lapangan kepada pemerintah pusat.
Di sisi lain, Sujarwo menegaskan para mitra tetap berkomitmen menjaga kualitas dan keamanan makanan melalui penerapan sistem Smart Kitchen. Sistem tersebut mendokumentasikan seluruh tahapan operasional dapur, mulai dari penerimaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, hingga pendistribusian makanan.
Aspek higiene pekerja, penggunaan alat pelindung diri (APD), pencegahan kontaminasi silang, kebersihan kendaraan distribusi, serta pelatihan karyawan juga menjadi perhatian dalam pengelolaan dapur SPPG.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pemalang, Nurkholes, yang juga menjabat Ketua Satgas SPPG Kabupaten Pemalang, mengapresiasi terselenggaranya rakor tersebut.
Ia menyebut pertemuan itu menjadi sarana untuk menyerap aspirasi sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi para mitra.
Nurkholes menyebutkan, dari sekitar 147 pemilik SPPG di Kabupaten Pemalang, baru sebagian yang dapat menghadiri pertemuan tersebut.
Ia juga mengakui pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan dalam melakukan monitoring dan pengawasan. Kondisi tersebut berkaitan dengan landasan regulasi serta dukungan anggaran bagi Satgas melalui APBD.
Meski demikian, Pemkab Pemalang berupaya mengambil peran sebagai fasilitator dan penghubung antara para mitra dengan pemerintah pusat, khususnya BGN.
“Kami berharap program ini berjalan lancar, penerima manfaat mendapatkan pelayanan terbaik, dan para mitra juga dapat menjalankan usahanya dengan baik. Silakan sampaikan seluruh persoalan dan aspirasi agar dapat kami fasilitasi kepada pihak yang memiliki kewenangan,” kata Nurkholes.
Ia juga berharap keberadaan SPPG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi turut memberikan dampak ekonomi bagi daerah.
Menurutnya, potensi lokal seperti hasil pertanian dan peternakan, termasuk komoditas telur dan ayam, perlu dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dapur MBG. Keterlibatan petani, peternak, pelaku usaha, serta pemasok lokal diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Rakor tersebut juga menghadirkan narasumber dari Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Semarang, unit kerja vertikal BGN yang mendukung koordinasi dan pengawasan pelaksanaan program MBG.
Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, Wiji Mulyati, selaku unsur pengawas program MBG, menyatakan pihaknya siap memperkuat koordinasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap seluruh SPPG.
Ia menegaskan keamanan pangan harus menjadi prioritas utama untuk mencegah terjadinya kejadian luar biasa (KLB), seperti diare maupun keracunan makanan yang berpotensi membahayakan penerima manfaat, khususnya anak-anak sekolah.
(Daeng)
