Belanja Daerah 2019 Juga Tidak Capai Target
SINJAI, BB — Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Sinjai mempertanyakan minimnya data sosial makro ekonomi dalam LKPJ Kepala Daerah Tahun 2019. Dimana data yang dimaksud yakni data penduduk Miskin, IPM, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi, Unflasi, Nilai Tukar Petani, dan PDRB Perkapita.
Padahal data ini sebetulnya sangat penting bagi Pansus LKPJ DPRD Sinjai dan Masyarakat untuk menilai konsistensi Kepala Daerah daerah dalam pencapaian visi misinya.
Ketua Divisi Advokasi KOPEL Sinjai, Zulkarnain dalam rilisnya ke redaksi beritabersatu.com, sabtu (11/4/20) menyebut bahwa data social makro ekonomi sangat urgen bagi publik karena akan mengukur capaian visi misi Bupati pada tahun kedua pemerintahan Seto-Kartini.
“Miskinnya data social ekonomi makro dalam LKPJ mengindikasikan minimnya kepedulian Kepala Daerah untuk menjadikan data sebagai rujukan dalam membuat kebijakan. Untuk itu merekomendasikan kepada pansus LKPJ agar mengoreksi LKPJ Kepala Daerah,” ungkap Zulkarnain
Selain data social makro ekonomi, KOPEL juga mengkritisi rendahnya kinerja keuangan daerah tahun 2019. Dimana pada komponen belanja daerah tahun 2019 sangat rendah pencapaiannya, dari target Rp. 1,270 milyar lebih yang ditargetkan hanya terealisasi Rp. 1,124 milyar lebih atau hanya 88,47%, sehingga terdapat selisih sekitar Rp. 146,5 milyar.
Pada belanja tidak Langsung ditargetkan Rp. 653 milyar hanya terealisasi Rp. 305 milyar atau 95,3%. Terdapat jenis belanja pada komponen ini yang sangat jauh dari target di antaranya Belanja Pegawai yang ditargetkan Rp. 477 milyar hanya terealisasi Rp. 451 milyar atau 94,50%. Belanja Bunga ditargetkan Rp. 2,5 milyar dan hanya terealisasi Rp. 2,1 milyar atau 84,45 %. Dan Belanja Tidak terduga ditargetkan Rp. 3 milyar dan hanya terealisasi Rp. 590 juta atau 19,67%.
Sementara pada belanja langsung pada tahun 2019 ditargetkan Rp. 635 milyar namun hanya terealisasi Rp. 518 milyar atau 81,57% atau terdapat selisih sebanyak Rp. 117 milyar lebih.
“Tiga jenis belanja pada komponen ini tidak ada satupun yang mencapai target di antaranya pada belanja pegawai di targetkan Rp. 2,01 milyar hanya terealisasi Rp. 1,8 milyar atau 93,35%. Belanja Barang dan jasa ditargetkan Rp. 363 milyar hanya terealisasi Rp. 343 milyar atau 94,32% dan pada belanja modal ditargetkan Rp. 269 milyar hanya tereaisasi Rp. 173 milyar atau 64,28 milyar,” jelasnya.
Dengan realitas diatas, maka KOPEL Sinjai tambah Zulkarnain merekomendasikan beberapa point yakni, Meminta kepada pansus LKPJ DPRD untuk mendesak Kepala Daerah mengcover data social makro ekonomi pada LKPJ, Realisasi belanja daerah sebagaimana pada analisis ini sangat rendah yakni hanya mencapai 88,47%. Rendahnya pencapaian dari target ini mengindikasikan adanya perencanaan anggaran yang tidak konsisten sehingga perlu adanya evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh OPD terkait. Dan meminta kepada kepala daerah untuk mengevaluasi, selanjutnya, Merealokasikan belanja tidak terduga pada tahun 2019 yang tidak terealisasi untuk penanganan COVID-19, dan terakhir Rendahnya realisasi pada komponen belanja langsung tentu merugikan masyarakat dari berbagai sektor karena realisasi anggarannya yang sangat rendah. Untuk itu merekomendasikan kepada Kepada Kepala Daerah untuk mengevaluasi semua OPD yang tidak mencapai target realisasi anggarannya. (Rls/Red)
