BANJARNEGARA, BERITABERSATU – Aliansi Wargo Hutomo (AWH) wadah dari organisasi masyarakat (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), kalangan aktivis, serta berbagai komunitas di Kabupaten Banjarnegara berencana mengagendakan aksi dan audiensi di Gedung DPRD Banjarnegara, Kamis (1/10/2026).
Aksi ini dipicu oleh akumulasi kekecewaan mendalam atas lambannya kinerja birokrasi, stagnasi pembangunan, serta minimnya langkah solutif dari unsur eksekutif dan legislatif dalam mengatasi berbagai krisis multidimensional yang menjerat Kabupaten Banjarnegara.
Sekretaris Jenderal AWH, Wahono, dalam keterangannya menegaskan bahwa gerakan moral ini bukan sekadar luapan emosi sesaat, melainkan manifestasi nyata kepedulian publik terhadap arah masa depan Banjarnegara yang dinilai jalan di tempat.
Ia menyoroti ironi posisi Banjarnegara yang terus berkutat dengan predikat daerah tertinggal, tingkat kemiskinan akut, serta besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang tertinggal dibanding daerah lain.
“Kami semua sadar bahwa Banjarnegara ini masuk kabupaten termiskin, UMK terendah, darurat sampah, kekeringan, dan lain-lain. Jadi, kami ingin daerah ini benar-benar maju dan sejahtera, bukan karena slogan, tetapi kerja nyata dari eksekutif dan legislatif,” tegas Wahono, Rabu (30/9/2026).
Wahono mengingatkan, para pemegang kebijakan di kursi pemerintahan maupun parlemen daerah digaji dan dibiayai menggunakan uang rakyat. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban mutlak bagi mereka untuk membuka telinga lebar-lebar, berpikir jernih, dan mengeksekusi amanah konstitusional demi kepentingan masyarakat luas.
“Mereka itu harus mendengar, berpikir, dan menjalankan apa yang sudah diamanahkan oleh masyarakat Banjarnegara. Pejabat itu pelayan, bukan raja,” tandasnya.
Kritik Tajam: Krisis Menahun Dijadikan Komoditas Politik
Kritik paling tajam yang dilayangkan AWH tertuju pada pola penanganan masalah sosial yang bersifat seremonial dan berulang tanpa ada penyelesaian permanen.
Wahono mengaku prihatin lantaran banyak politisi petahana (incumbent) yang kembali menduduki kursi dewan, namun gagal menghadirkan terobosan berarti untuk mengubah wajah Banjarnegara.
Lebih jauh, AWH menyoroti fenomena penanganan krisis kekeringan dan distribusi air bersih yang setiap musim kemarau tiba selalu berulang. Alih-alih merumuskan kebijakan infrastruktur air bersih dan berkesinambungan, Wahono menilai para pejabat kerap memanfaatkan penderitaan warga sebagai panggung pencitraan politik.
“Banjarnegara ini mengalami kekeringan bukan di tahun ini saja, melainkan PR lama yang pejabatnya sendiri tidak bisa mencarikan solusi, justru malah dijadikan lahan untuk pencitraan para politisi semata. Ini sangat miris sekali,” sindir Wahono dengan nada keras.
Menurutnya, persoalan mendasar di daerah tidak akan pernah selesai jika para pengambil kebijakan terus membiasakan budaya kerja reaktif alih-alih proaktif.
Wahono mengibaratkan penanganan masalah di Banjarnegara seperti orang yang enggan mencari obat penawar yang tepat atas penyakit kronis yang terus kambuh dari tahun ke tahun.
“Sebagai contoh, setiap tahun kita sakit batuk, obatnya itu apa? lalu apa yang harus dilakukan agar tidak terkena penyakit batuk lagi,” ujarnya menganalogikan pentingnya kebijakan preventif yang sistematis.
Melalui aksi esok, AWH mendesak DPRD Kabupaten Banjarnegara selaku lembaga pengawas untuk tidak tinggal diam dan segera memanggil pihak eksekutif guna melakukan evaluasi total terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta alokasi anggaran yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat.
AWH memperingatkan, jika para pejabat publik di Banjarnegara tetap gagal menghadirkan solusi konkret dan terus menerbitkan kebijakan yang nir-empati, maka kabupaten ini dikhawatirkan bukan bertransformasi menjadi daerah yang maju dan sejahtera, melainkan terjebak menjadi wilayah sarat polusi birokrasi dan krisis kepercayaan publik.
“Jika mereka dibiarkan, bukan tidak mungkin kabupaten ini bukannya tambah maju dan sejahtera, tetapi malah menjadi daerah non-solusi yang penuh polusi,” pungkas Wahono. (**).
(der/sdd)
