BERITABERSATU.COM,Pemalang – Angka statistik tak boleh berhenti di tabel dan laporan. Di tangan jurnalis, data dapat menjadi cerita tentang kondisi masyarakat, denyut ekonomi, sekaligus pijakan publik dalam menilai kebijakan.
Hal tersebut mengemuka dalam Workshop Diseminasi Data yang mempertemukan BPS , Diskominfo, dan insan pers di salah satu ballroom hotel di Pemalang, Rabu (19/8/2026).
Kepala BPS Kabupaten Pemalang, Teguh Iman Santoso, menegaskan pentingnya kolaborasi BPS dan media di tengah derasnya arus informasi digital.
Menurutnya, data hasil sensus dan survei harus diterjemahkan menjadi informasi yang mudah dipahami dan berbasis fakta.
“Data menjadi sumber utama bagaimana seorang jurnalis menyampaikan informasi kepada publik agar informasi tersebut berbasis fakta,” ujar Teguh.
Workshop juga membahas pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung hingga 31 Agustus. Teguh menegaskan, sensus ekonomi merupakan agenda nasional yang digelar setiap 10 tahun pada tahun berakhiran angka enam, sehingga bukan kegiatan yang dilakukan secara mendadak.
“Ini bukan by accident, tetapi by design,” tegas Teguh.
Sensus Ekonomi 2026 menjadi momentum untuk memperbarui peta ekonomi setelah sensus sebelumnya digelar pada 1986, 1996, 2006, dan 2016. Perubahan teknologi, digitalisasi, hingga pergeseran pola konsumsi membuat wajah dunia usaha berubah cepat.
Data Sensus Ekonomi 2016 mencatat sekitar 141 ribu usaha mikro dan kecil (UMK) serta 849 usaha menengah dan besar (UMB) di Kabupaten Pemalang. Sepuluh tahun kemudian, BPS kembali memotret perubahan jumlah, struktur, dan pola usaha masyarakat.
Teguh mencontohkan, aktivitas ekonomi kini tidak hanya berlangsung di toko atau pasar. Pedagang makanan rumahan pun dapat menjangkau konsumen melalui platform digital.
Karena itu, petugas sensus harus turun langsung ke lapangan, bahkan hingga kawasan hutan pinus di Desa Argasari, untuk memastikan aktivitas usaha benar-benar terdata.
“Petugas sensus di tengah hutan saja bisa menjadi berita,” kelakar Teguh.
Ia berharap media turut membantu menyampaikan hasil sensus secara utuh sehingga data tidak sekadar menjadi angka, tetapi mampu menjelaskan kondisi ekonomi dan kehidupan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Kabupaten Pemalang, Dian Ika Siswanti, menilai media kritis merupakan mitra strategis pemerintah sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial dalam pembangunan daerah.
“Berita kritis sebagai bentuk kontrol sosial demi pembangunan daerah,” tandas Dian.(*)
