Beritabersatu.com, Surabaya – Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Jairi Irawan, mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan untuk segera melakukan asesmen komprehensif mengenai kebutuhan pendirian SMA maupun SMK Negeri di Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Langkah kajian ini dinilai sangat krusial agar kebijakan yang diambil nantinya benar-benar tepat sasaran dan mampu mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat setempat.
Jairi menekankan bahwa proses asesmen tersebut harus dijalankan secara kolaboratif bersama Pemerintah Kabupaten Blitar. Hasil dari kajian mendalam inilah yang akan menjadi landasan pacu bagi pemerintah dalam menentukan opsi terbaik, apakah harus membangun infrastruktur sekolah baru dari awal atau mengalihstatuskan sekolah swasta yang sudah ada menjadi sekolah negeri.
”Dinas Pendidikan perlu melakukan asesmen ulang bersama Pemerintah Kabupaten Blitar terkait kebutuhan pendirian SMA maupun SMK Negeri, khususnya di kecamatan yang menjadi ibu kota kabupaten seperti Kanigoro. Pilihannya bisa mendirikan sekolah baru atau mengalihstatuskan sekolah swasta menjadi negeri,” ujar Jairi saat dikonfirmasi, Senin (6/7/2026).
Politikus Partai Golkar tersebut menjelaskan bahwa ada beberapa aspek mendasar yang wajib menjadi perhatian utama sebelum pemerintah mengetuk palu keputusan. Pertama, pemerintah harus menjaga keseimbangan layanan pendidikan agar kehadiran sekolah negeri baru tidak sampai menggerus eksistensi sekolah swasta yang selama ini telah aktif membantu mencerdaskan masyarakat. Kedua, kesiapan lahan harus dipastikan sejak dini melalui sinergi yang matang antara Pemprov Jatim dan Pemkab Blitar. Terakhir, kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah juga harus diperhitungkan secara cermat agar pembangunan tidak membebani keuangan daerah.
”Kalau tiga aspek tersebut hasilnya positif, maka Pemerintah Provinsi sudah seharusnya mempertimbangkan pendirian SMA atau SMK Negeri di kecamatan yang hingga kini belum memilikinya, terutama di ibu kota kabupaten seperti Kanigoro,” tegasnya.
Lebih lanjut, Jairi memaparkan bahwa persoalan keterbatasan akses sekolah negeri ini tidak hanya melanda Kabupaten Blitar, melainkan juga terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Tulungagung. Di wilayah Blitar, selain Kanigoro, Kecamatan Wlingi juga dinilai masih membutuhkan kehadiran sekolah negeri. Sementara itu, di Kabupaten Tulungagung, wilayah yang belum memiliki fasilitas SMA atau SMK Negeri mencakup Kecamatan Ngantru, Sumbergempol, Sendang, dan Pucanglaban.
Melalui dorongan ini, Jairi berharap pemerataan akses pendidikan menengah atas terus menjadi prioritas utama pemerintah. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat dapat memperoleh kesempatan yang setara untuk mengenyam pendidikan tanpa harus terbentur kendala jarak geografis maupun kerumitan sistem zonasi.
Adapun desakan ini mencuat setelah warga Kecamatan Kanigoro menyuarakan aspirasi mereka terkait belum adanya SMA maupun SMK Negeri di wilayah mereka. Aspirasi masyarakat tersebut rencananya akan diteruskan secara resmi kepada DPRD Jawa Timur dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk ditindaklanjuti.(zan)
