Beritabersatu.com, Blitar – Kunjungan kerja Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) ke Kota Blitar membawa angin segar bagi warga setempat. Pemerintah pusat menaruh perhatian besar pada percepatan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui berbagai program kemudahan dan bantuan stimulan.
Wakil Wali Kota Blitar, Elim Tyu Samba, memberikan apresiasi tinggi atas dukungan masif dari Kementerian PKP. Ia mengungkapkan bahwa alokasi bantuan RTLH dari pemerintah pusat untuk Kota Blitar melonjak drastis dari yang semula hanya 300 unit menjadi 744 unit.
“Awalnya Kota Blitar mendapat alokasi 300 titik. Namun setelah kunjungan Bapak Menteri PKP, jumlahnya bertambah menjadi 744 titik dari pemerintah pusat. Ditambah 86 titik dari Pemerintah Kota Blitar dan tujuh titik dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sehingga total terdapat 837 rumah tidak layak huni yang telah tertangani,” ujar Elim.
Elim menegaskan bahwa intervensi pemerintah tidak akan berhenti pada angka 837 unit tersebut. Pemerintah Kota Blitar bersama Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan berkomitmen untuk terus menyisir wilayahnya guna memastikan tidak ada warga miskin yang luput dari bantuan.
“Kami sudah berkomunikasi dengan Kepala Balai. Jika masih ada masyarakat yang rumahnya belum terdata, akan kami lakukan pendataan ulang dan kami ajukan kembali agar seluruh warga yang membutuhkan dapat memperoleh bantuan,” katanya.
Secara khusus, Elim menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Menteri PKP atas realisasi lonjakan kuota bantuan yang dinilai sangat signifikan bagi penuntasan masalah hunian di Kota Blitar.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri PKP. Bantuan yang awalnya 300 titik meningkat menjadi 744 titik, lebih dari dua kali lipat. Insya Allah Kota Blitar bisa tuntas menangani persoalan rumah tidak layak huni,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia berharap dampak dari kunjungan Menteri PKP serta masifnya program bedah rumah ini tidak sekadar memperbaiki kualitas hunian, melainkan juga mampu menjadi pemantik roda perekonomian masyarakat Blitar.
Untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas, seluruh dana bantuan disalurkan langsung ke rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) milik masing-masing penerima manfaat tanpa melalui perantara Pemerintah Kota Blitar. Mekanisme pengadaan material bangunan pun dilakukan secara terbuka sesuai dengan aturan yang berlaku.
Setiap unit RTLH mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp20 juta, dengan rincian: Rp17,5 juta untuk belanja material bangunan, Rp2,5 juta untuk upah tenaga kerja (tukang) dan kebutuhan pendukung lainnya.
Elim menjelaskan bahwa keberhasilan Kota Blitar dalam melipatgandakan kuota bantuan ini merupakan buah manis dari sinergi yang solid. Proposal pengajuan yang telah dilayangkan Pemkot Blitar sejak awal tahun direspons positif dan dikabulkan dalam jumlah yang jauh lebih besar oleh Menteri PKP.
“Ini bukan hasil kerja pribadi, melainkan sinergi antara pemerintah kota dan pemerintah pusat. Yang terpenting adalah bagaimana kami dapat memberikan pelayanan dan yang terbaik bagi masyarakat Kota Blitar,” tuturnya.
Dengan rampungnya renovasi pada 837 hunian tersebut, Pemerintah Kota Blitar optimistis target pengentasan kawasan kumuh dan rumah tidak layak dapat segera tercapai demi mendongkrak taraf hidup masyarakat.
“Harapan kami, seluruh masyarakat Kota Blitar dapat menempati rumah yang layak huni sehingga kualitas hidup, kesejahteraan, dan perekonomian masyarakat semakin meningkat,” pungkas Elim. (Zan)
