BERITABERSATU.COM,Pemalang – Gelombang protes penjualan seragam sekolah di Kabupaten Pemalang berlanjut. Perwakilan wali murid mendatangi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) untuk melakukan audiensi, Rabu (8/7/2026).
Dalam audiensi yang berlangsung di ruang rapat Dindikpora Pemalang itu, perwakilan wali murid didampingi kuasa hukum dari LBH Ambara Keadilan menyampaikan sejumlah keresahan terkait penjualan seragam sekolah.
Salah satu jadi sorotan utama mereka adalah penjualan seragam sekolah yang disinyalir hanya dimonopoli Toko Istra. Hal ini terungkap salah seorang wali murid SMPN 2 Taman, Heppy bersama sejumlah wali murid lainnya merasa dipermainkan saat hendak membeli seragam sekolah untuk anaknya.
Ketua LBH Ambara Keadilan, Julio Belnanda Harianja, SH mengatakan, dirinya datang untuk mendampingi sejumlah wali murid yang kecewa dengan proses pengadaan seragam sekolah dan dirasa mempersulit siswa.
“Jadi mereka kemarin mau beli seragam identitas atau batik sekolah, diarahkan pihak sekolah ke Toko Istra. Tapi pemilik toko bilang harus beli paketan yang isinya OSIS, Pramuka, dan Batik. Nah ini sangat memberatkan,” terangnya.
LBH Ambara Keadilan juga mencurigai adanya dugaan monopoli penjualan seragam sekolah ke toko tertentu. Pasalnya berdasarkan informasi yang mereka himpun, pemilik toko memiliki data nama-nama siswa sekolah.
“Saya heran, kenapa tetangga saya di Moga pun diminta belanja bahan seragamnya ke Toko Istra, sudah bertahun-tahun seperti itu,” imbuh Ganang Sukma Permana S.H., anggota LBH Ambara Keadilan.
Dindikpora Kabupaten Pemalang pun diminta mengambil langkah tegas kepada sekolah-sekolah agar mengevaluasi mekanisme pengadaan seragam yang banyak dikeluhkan masyarakat.
Menanggapi itu, Kepala Dindikpora Kabupaten Pemalang, Supa’at, menegaskan, pihaknya tak pernah menginstruksikan sekolah agar mengarahkan pembelian bahan seragam nasional dan pramuka ke toko tertentu.
“Penjualan seragam merah-putih (SD) putih-biru (SMP) dan pramuka kita serahkan ke pasar, jadi kita tidak ada pengkondisian yang bersifat struktural maupun formal,” terangnya.
Supa’at pun memastikan Dindikpora Kabupaten Pemalang bakal meminta sekolah-sekolah untuk mengevaluasi pengadaan seragam identitas atau batik sekolah, agar tak ada lagi persoalan serupa.
“Kita akan survey dan monitoring, kita beri pembinaan ke sekolah-sekolah,” tandasnya.
Sebelumya,
Sejumlah wali orang tua siswa SMPN di Kabupaten Pemalang mangaku kesel dipermainkan saat hendak membeli seragam sekolah.
Pasalnya, siswa yang baru diterima di SMPN ini diarahkan membeli seragam dari pihak sekolah ke toko tertentu, lalu mewajibkan membeli seluruh bahan seragam sekolah.
Hal ini diungkapkan Heppy wali murid siswa baru di SMPN 2 Taman. Dirinya menceritakan bahwa sehari sebelumnya ia mendatangi sekolah untuk membeli sejumlah perlengkapan, seperti emblem kain, seragam olahraga, dan seragam batik.
Namun pihak sekolah mengaku tidak menyediakan seragam batik, ia pun diarahkan untuk membeli seragam batik tersebut ke salah satu toko yang terletak di Jalan Sudirman Pemalang.
“Saya tanya ke pihak sekolah, ‘beli (bahan) batiknya dimana?’, saya diarahkan ke Toko Istra. Kalau seragam yang lain boleh beli yang sudah dijahit (pakaian jadi),” ungkapnya.
Mengikuti arahan tersebut, Heppy lantas mendatangi Toko Istra untuk membeli bahan seragam batik. Tetapi setibanya di toko, ia tak diperbolehkan membeli sepotong bahan seragam batik sekolah anaknya.
Pihak Toko Istra mengharuskan pembelian dalam satu paket yang berisi bahan seragam OSIS, Pramuka, dan batik SMP Negeri 2 Taman dengan harga sekitar Rp600 ribu.
“Waktu ke Toko Istra, disana saya malah disuruh beli paketan, enggak boleh cuma beli bahan seragam batik, ditolak,” ungkap Heppy.
“Katanya kalau cuma beli bahan batik saja baru bisa tanggal 20 Juli. Padahal anak sekolah mulai masuk tanggal 13,” imbuhnya.
Dirinya pun sangat kecewa dan merasa dipermainkan. Ia menilai ada yang ketidak beresan dalam proses pengadaan seragam sekolah.
“Pendidikan itu harusnya memudahkan, bukan mempersulit. Kasihan orang-orang yang sudah datang jauh-jauh akhirnya pulang tangan kosong, karena ternyata harus beli sepaket, tidak sesuai info dari sekolah. Banyak yang mengeluh,” tegasnya.(*)
