Beritabersatu.com, Blitar – Pemerintah Republik Indonesia terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui dua sektor utama: penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penyediaan hunian layak. Langkah strategis ini ditegaskan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, saat melakukan kunjungan kerja di Kota Blitar, Jawa Timur, pada Kamis (2/7/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Maruarar menyampaikan bahwa pemerintah kini mempercepat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) guna mempermudah akses pembiayaan bagi para pelaku usaha kecil. Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat kini dapat mengakses plafon KUR hingga Rp100 juta ke bawah tanpa perlu mengkhawatirkan agunan tambahan.
Guna memastikan program ini berjalan masif, Menteri PKP meminta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI untuk menggenjot penyaluran KUR tersebut.
“Mulai Oktober mendatang, BRI diharapkan meningkatkan penyaluran KUR agar semakin banyak pelaku UMKM yang dapat menikmati manfaat program ini,” ujar Maruarar.
Ia menambahkan, dengan suku bunga efektif yang sangat kompetitif—yakni sekitar 6 persen per tahun atau setara dengan 0,5 persen per bulan—serta proses pengajuan yang lebih mudah, cepat, dan murah, program ini diharapkan mampu menjadi stimulus kuat bagi pertumbuhan usaha masyarakat.
Maruarar menekankan bahwa keberhasilan seluruh program yang dicanangkan pemerintah tidak dapat berdiri sendiri, melainkan bertumpu pada sinergi yang kokoh antarlembaga.
“Keberhasilan program pemerintah tidak lepas dari kolaborasi berbagai pihak, mulai dari BRI, pemerintah daerah, kementerian, hingga TNI, Polri, dan instansi terkait. Semangat kebersamaan menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Selain fokus pada penguatan modal UMKM, Maruarar juga memberikan perhatian khusus pada sektor perumahan di Blitar. Ia mengapresiasi program renovasi rumah yang menunjukkan progres signifikan di wilayah tersebut. Dengan tren positif ini, Menteri PKP mengaku optimis bahwa pada tahun 2026, khususnya Kota Blitar, akan mampu menuntaskan masalah hunian dan sepenuhnya terbebas dari Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Gayung bersambut, komitmen pemerintah ini didukung penuh oleh pihak perbankan selaku penyalur instrumen keuangan. Direktur Konsumer BRI, Aris Hartanto, menyatakan bahwa pihaknya siap menyokong agenda besar tersebut melalui program inovatif bernama KUR Perumahan.
Aris menjelaskan bahwa skema pembiayaan ini dirancang secara komprehensif untuk menyasar dua sisi ekosistem perumahan sekaligus, yaitu penyediaan (supply) dan permintaan (demand).
“Pembiayaan diberikan tidak hanya kepada pelaku usaha seperti pengembang dan toko bangunan dari sisi penyediaan (supply), tetapi juga kepada masyarakat yang ingin membeli, membangun, maupun merenovasi rumah dari sisi permintaan (demand),” jelas Aris.
Lebih lanjut, Aris memaparkan bahwa plafon untuk KUR Perumahan ini terbilang besar karena dapat mencapai hampir Rp500 juta. Melalui angka penyaluran yang signifikan tersebut, BRI berharap masyarakat dapat memiliki akses yang jauh lebih luas terhadap hunian yang layak. Di sisi lain, bergulirnya dana ini diproyeksikan mampu menggerakkan roda sektor konstruksi serta menstimulus perekonomian di tingkat daerah.
Melalui integrasi kemudahan modal usaha tanpa agunan dan pembiayaan perumahan yang terjangkau, pemerintah berharap kedua program andalan ini dapat berjalan beriringan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, memperkokoh fondasi UMKM, sekaligus mendongkrak kualitas hidup masyarakat luas. (Zan)
