PEMALANG,BB – Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pemalang Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pemalang menuai beragam catatan kritis dari berbagai kalangan.
Meskipun secara umum pemerintah daerah mengklaim capaian kinerja yang “cukup baik”, sejumlah indikator dan program dinilai masih menyisakan persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian serius.
Dalam pemaparannya, Bupati Pemalang menyampaikan bahwa realisasi pendapatan daerah mencapai lebih dari 100 persen dan belanja daerah terserap sekitar 94,91 persen.
Namun, Ketua Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Kabupaten Pemalang Akromi Mashuri menilai bahwa capaian administratif tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kualitas belanja publik yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Serapan anggaran tinggi tidak otomatis berbanding lurus dengan efektivitas program. Yang perlu diuji adalah sejauh mana belanja daerah mampu menjawab persoalan riil masyarakat,” ungkap Akromi dalam keterangan persnya, Jum’at (27/3/2026).
Dari sisi makro, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,80 persen memang menunjukkan tren positif. Namun demikian, angka pengangguran terbuka yang masih berada di kisaran 6,61 persen serta tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi di angka 13,32 persen menunjukkan bahwa pertumbuhan tersebut belum inklusif.
Program-program unggulan yang dipaparkan, seperti bantuan seragam sekolah, pembangunan jalan, wifi gratis desa, hingga bantuan UMKM tanpa bunga, dinilai masih bersifat populis dan belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan struktural, seperti penciptaan lapangan kerja berkelanjutan dan penguatan sektor produktif berbasis potensi lokal.
Selain itu, sejumlah program dinilai belum memiliki indikator keberhasilan yang jelas. Misalnya, program wifi gratis desa dan bantuan kendaraan operasional dinilai perlu dievaluasi dari sisi manfaat jangka panjang dan dampaknya terhadap peningkatan kapasitas ekonomi maupun kualitas sumber daya manusia.
Akromi juga menyoroti rencana pembukaan akses Pintu Tol Sewaka yang hingga kini masih berada pada tahap koordinasi. Ia menilai pemerintah daerah perlu lebih progresif dan transparan dalam memastikan realisasi program strategis tersebut, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kawasan.
Di sisi lain, meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan menjadi 69,47, angka tersebut masih menunjukkan bahwa Pemalang perlu bekerja lebih keras untuk mengejar ketertinggalan dibanding daerah lain di Jawa Tengah.
Akromi mendorong Kalangan DPRD untuk tidak hanya menerima laporan sebagai formalitas tahunan, tetapi benar-benar melakukan pembahasan secara kritis dan mendalam. LKPJ harus menjadi instrumen evaluasi yang objektif, bukan sekadar narasi keberhasilan pemerintah daerah.
“Perlu keberanian politik dari DPRD untuk menguji, mengkritisi, bahkan mengoreksi kebijakan yang belum tepat sasaran. Ini penting agar pembangunan ke depan lebih terarah dan berdampak nyata,” ujarnya.
Dengan berbagai capaian dan catatan tersebut, LKPJ Tahun Anggaran 2025 seharusnya menjadi momentum refleksi bersama, bukan hanya bagi pemerintah daerah, tetapi juga bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Pemalang untuk memastikan bahwa pembangunan benar-benar berpihak kepada rakyat.
