PAREPARE– Sejumlah anggota masyarakat yang tergabung dalam Forum Peduli Ummat (FPU) Kota Parepare, Sulawesi Selatan, melaporkan Walikota Parepare Taufan Pawe kepada pihak yang berwajib, Kamis (04/01/2018).
Laporan itu dilakukan karena Taufan dianggap terlibat dalam rencana pembangunan salah satu sekolah di Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, yang sarat dengan keganjalan soal perizinan.
Dengan membawa tiga bundel bukti keganjalan pembangunan salah satu sekolah, tujuh Tokoh Masyarakat kota kelahiran mantan Presiden BJ Habibie itu memaparkan sejumlah keganjalan ke SPKT Polres Parepare.
“Hari ini kami datang melaporkan rencana pembangunan Sekolah Kristen yang ada di Kecamatan Soreang. Rencana pembangunan sekolah itu kami anggap sarat dengan pelanggaran,” Kata Rahman Mappagiling, anggota FPU Kota Parepare.
Hasil penyelidikan kami dari tim invetigasi, menurut dia, pihaknya juga menemukan bukti tanda tangan warga yang dibodohi, warga diundang untuk sosialisasi pendirian sekolah itu, tetapi pada kenyataannya warga menandatangani persetujuan pendirian sekolah itu.
“Laporan dugaan keterlibatan Walikota Parepare, Taufan Pawe, serta sejumlah jajarannya yakni Camat, Lurah dan RW, karena di duga telah memberikan sejumlah izin yang sarat dengan pelanggaran dan dugaan pembodohan,” jelas Rudy Najamuddin, yang juga anggota FPU Kota Parepare.
“Taat asas dan taat hukum yang terus di dengungkan Walikota Parepare itu kami anggap isapan jempol belaka. Jika memang benar rencana pembangunan SKG di Soreang, kami akan kawal hingga tuntas,” Jelasnya.
FPU menganggap jika Walikota Parepare mau menarik simpati untuk Pilkada pada Juni mendatang, janganlah menarik simpati kaum minoritas. Pihak FPU juga menganggap Taufan Pawe juga melakuksn diskriminasi terhadap sekolah karena telah diundang menghadiri sekolah agama Islam beberapa waktu lalu tetapi tidak hadir, padahal saat diundang peresmian SKG dia hadir.
Saat di konfirmasi melalui layanan pesan WhatsApp, Taufan Pawe mengatakan tidak melakukan diskriminasi karena saat peresmian sekolah yang dimaksud tidak ada dalam agendanya. “Soal itu, coba konfirmasi ke Kabag Humas,” kata Taufan. (Udin)
Editor : Supardi
