BERITABERSATU.COM,Pemalang – Ormas DPC GRIB Jaya Pemalang mendesak Bupati Anom Widiyantoro segera menetapkan pejabat definitif sekretaris daerah (sekda) dan jabatan strategis lainnya. Mereka menilai kekosongan jabatan dapat menghambat akselerasi kebijakan strategis daerah.
Desakan tersebut disampaikan langsung saat audensi antara pengurus DPC GRIB Jaya Pemalang dengan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro di Peringgitan Kantor Bupati, Senin (8/6/2026).
Salah satu yang menjadi sorotan adalah jabatan Sekda yang hingga kini masih dijabat oleh Penjabat (Pj). Padahal, proses seleksi terbuka telah selesai dan menghasilkan tiga kandidat.
Ketua DPC GRIB Jaya Kabupaten Pemalang, Muliadi menilai kekosongan jabatan definitif di lingkungan pemerintah daerah tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan.
“Kekosongan jabatan seperti ini berpotensi menghambat akselerasi kebijakan strategis daerah,” tegas Muliadi.
Selain itu, ia juga menyoroti posisi Direktur RSUD dr M Ashari Pemalang yang masih dijabat Pelaksana Tugas (Plt). Menurutnya, pergantian Plt yang terus berulang tanpa adanya pejabat definitif menunjukkan belum adanya kepastian dalam tata kelola rumah sakit daerah tersebut.
Kondisi serupa juga terjadi di Perumda Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang. Jabatan Direktur Utama hingga kini masih diisi Plt, meskipun proses seleksi untuk posisi tersebut diketahui telah berlangsung.
“Kami meminta pemerintah mempercepat pengumuman jabatan Sekda definitif dan Direktur RSUD definitif agar lepas dari bayang-bayang krisis kepemimpinan jangka panjang” ujar Muliadi.
Menanggapi hal itu, Bupati Anom Widiyantoro, menjelaskan bahwa proses penetapan Sekda definitif masih terkendala belum terbitnya opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menjadi salah satu syarat.
“Sampai saat ini audit BPK masih berjalan, dan belum terbit opini BPK, ini berlaku untuk semua kabupaten di Jawa Tengah, yang baru terbit hari ini status opini provinsi,” terang Anom
Menurutnya, opini hasil audit BPK untuk pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah umumnya diterbitkan secara bersamaan.
“Mudah-mudahan dalam minggu ini BPK bisa merilis opini audit dari setiap kabupaten. Semoga nanti opini Pemalang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ungkapnya.
Sementara itu terkait jabatan Direktur RSUD dr M Ashari Kabupaten Pemalang, Bupati Anom mengakui pemerintah masih butuh pertimbangan matang sebelum menetapkan pejabat definitif untuk pucuk pimpinan RSUD tersebut.
Ia menegaskan bahwa rumah sakit merupakan fasilitas pelayanan publik yang sangat penting sehingga dibutuhkan sosok pemimpin yang benar-benar mampu meningkatkan kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat.
“Kami terus terang masih mencari figur yang mampu mengatasi sisi pelayanan rumah sakit. Kalau sudah definitif tapi gagal, nanti lebih sulit lagi implikasinya dalam jangka panjang,” ujarnya.
Selain fokus pada pembenahan manajemen RSUD dr M Ashari, pemerintah daerah juga menargetkan untuk pengaktifan kembali rumah sakit di Randudongkal setelah kondisi rumah sakit daerah utama dinilai lebih tertata.(*)
