BANJARNEGARA, BERITABERSATU – Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menginisiasi langkah progresif untuk menyelamatkan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Panglima Besar Soedirman atau Waduk Mrica yang kini berada dalam kondisi kritis.
Dengan tingkat sedimentasi yang telah menembus angka 93 persen, bendungan ini tidak hanya mengalami penurunan drastis dalam produksi energi, tetapi juga menyimpan potensi bencana kemanusiaan berskala besar.
Bupati Banjarnegara, dr. Amalia Desiana, menegaskan bahwa penanganan Waduk Mrica tidak bisa lagi dilakukan secara parsial. Mengingat padatnya populasi di sepanjang aliran sungai, potensi kerusakan atau jebolnya bendungan diproyeksikan dapat memicu dampak yang jauh lebih dahsyat dibanding tsunami Aceh 2004 silam, dan akan langsung menyapu berbagai kabupaten di wilayah hilir Jawa Tengah.
“Kami sangat membutuhkan kehadiran dan penguatan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengintervensi penanganan ini secara menyeluruh. Penyelamatan harus dilakukan dari hulu di kawasan pegunungan Dieng yang berbatasan dengan Wonosobo dan Batang, hingga ke area hilir, sekaligus menjembatani komunikasi ke Pemerintah Pusat,” ujar dr. Amalia pada rembug pembangunan provinsi Jawa Tengah tahun 2026 du Pendopo Dipayudha Adigraha, Senin (17/5/2026).
Sebagai langkah konkret, Bupati Banjarnegara mengusulkan formula kolaborasi yang melibatkan Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, dan Cilacap di wilayah tengah dan hilir, serta Kabupaten Wonosobo di wilayah hulu. Formula ini diwujudkan melalui Program Insentif Lingkungan berbasis lintas kabupaten.
Melalui skema imbal jasa lingkungan ini, pemerintah daerah di kawasan hilir yang berkepentingan langsung terhadap usia teknis Waduk Mrica seperti Banjarnegara dan Banyumas akan menyalurkan bantuan pendanaan atau kompensasi kepada Pemerintah Kabupaten Wonosobo atau kelompok tani di hulu.
Dana kompensasi tersebut diproyeksikan untuk membiayai para petani di kawasan Dieng agar bersedia mengalihkan lahan pertanian sayuran semusim mereka. Lahan-lahan tersebut nantinya akan dikonversi menjadi hutan kemasyarakatan atau perkebunan komoditas keras seperti teh dan kopi, yang memiliki kemampuan mengikat air dan tanah jauh lebih baik.
Selain kompensasi finansial, draf penyelamatan ini juga merinci program agroforestri dan konsolidasi lahan guna membenahi pola tanam kentang murni yang merusak struktur tanah.
Beberapa langkah teknis yang diusulkan meliputi Penanaman pohon makadamia atau kareker di sela-sela tanaman kentang untuk menahan laju erosi tanah secara alami.
Serta pembangunan bendung penahan (check dam) dan gully plugs di anak-anak Sungai Serayu wilayah Wonosobo untuk menangkap lumpur erosi sebelum masuk ke aliran utama.
Selain itu juga dilakukan Pembuatan sumur resapan dan rorak massal di kawasan pertanian Dieng guna menekan aliran permukaan (surface runoff) yang kerap memicu banjir bandang dan tanah longsor.
Langkah lainnya yaitu Penyusunan dokumen induk tata ruang Daerah Aliran Sungai (DAS) Serayu yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi, menyambut baik dan berkomitmen penuh untuk mengawal usulan penyelamatan lingkungan skala besar ini.
Terkait kondisi darurat sedimentasi Waduk Mrica, Gubernur Lutfi meminta agar salinan surat rekomendasi dari pihak akademisi (Dekan) segera diserahkan ke Pemprov Jateng agar alokasi bantuan anggaran dan dukungan teknis dapat segera dikawal.
“Mengenai isu lingkungan di Wonosobo, kami sepakat dengan Program Insentif Lingkungan lintas kabupaten ini. Saya langsung menginstruksikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah untuk segera mengkaji regulasi dan merumuskan mekanisme pemberian insentifnya secara matang,” kata Lutfi.
Lebih lanjut, mengingat kewenangan pengelolaan Sungai Serayu berada di bawah domain pemerintah pusat, Gubernur memastikan Pemprov Jateng akan segera melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
(ief/fer)
