PEMALANG,BB – Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro mengajak insan pers untuk bersinergi dan turut serta mengawal pembangunan diwilayah. Hal tersebut disampaikan saat membuka acara media gathering di salah satu Hotel di Pemalang, Rabu (31/12/2025).
Kegiatan ini dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Pemalang, Martono serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) dan sedikitnya 40 insan pers yang tergabung dalam Gabungan Wartawan Pemalang (GWP).
Bupati Anom berharap para insan pers bisa bersama-sama mengawal pembangunan secara objektif, fair, dan tidak meninggalkan nilai-nilai edukasinya bagi masyarakat.
“Jika ini bisa mendeliver sebagai sila keempat demokrasi, bisa mendeliver nilai-nilai demokrasi, bisa menyampaikan proses, kemudian dari prosesnya, pelaksanaannya, kemudian sampai dengan manfaatnya pembangunan ini, bisa sama-sama disampaikan secara objektif,” ujarnya.
Senada dengan Bupati Anom, sebelumnya Ketua DPRD Kabupaten Pemalang Martono selaku penyelenggara juga mengemukakan media memiliki peran yang sangat strategis dalam kehidupan demokrasi.
“Media tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai mitra yang kritis dan konstruktif dalam menyuarakan aspirasi masyarakat, mengawal kebijakan publik, serta menjaga transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan,” ungkapnya.
Martono melanjutkan, DPRD Kabupaten Pemalang memandang insan pers sebagai mitra penting dalam menjalankan roda pemerintahan daerah. Bukan hanya sebatas pemberitaan, tetapi membangun kepercayaan publik melalui penyampaian informasi yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab.
Melalui kegiatan media gathering ini pihaknya berharap dapat semakin mempererat sinergi dan komunikasi antara DPRD dengan media.
“Kami juga membuka ruang dialog, kritik, serta masukan yang konstruktif demi peningkatan kinerja pemerintahan,” jelas Martono.
Ia berharap kerja sama yang telah berjalan selama ini dapat terus ditingkatkan, sehingga informasi kepada masyarakat dapat tersampaikan secara baik, jelas, dan mencerminkan semangat keterbukaan serta kepentingan publik.(*)