BERITABERSATU.COM, JAKARTA – Bupati Sinjai, Hj. Ratnawati Arif, bergerak cepat demi peningkatan kualitas layanan kesehatan di daerahnya. Dalam sebuah audiensi penting dengan Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Budi Gunadi Sadikin, di Jakarta, ia membawa misi strategis untuk mengubah wajah layanan kesehatan di wilayah Sinjai Barat.
Didampingi para pejabat utama Pemkab Sinjai, Ratnawati memaparkan langsung kondisi darurat yang tengah dihadapi. Pertemuan ini bukan sekadar formalitas, melainkan ajang perjuangan untuk mendekatkan akses kesehatan yang selama ini terpinggirkan secara geografis.
Sorotan utama dari audensi ini adalah usulan untuk meningkatkan status Puskesmas Manipi menjadi Rumah Sakit Tipe D. Langkah ini dianggap sebagai solusi krusial untuk mengatasi tantangan yang dihadapi masyarakat Sinjai Barat, yang harus menempuh jarak lebih dari 50 km untuk mencapai RSUD Sinjai.
Lonjakan pasien di puskesmas, yang sebagian besar dipicu oleh regulasi baru Kemenkes, menjadi bukti nyata bahwa kebutuhan akan fasilitas kesehatan yang lebih memadai sudah tidak bisa ditunda lagi. Sebagai contoh, Puskesmas Manimpahoi mencatat lebih dari 21.000 kunjungan rawat jalan hanya dalam enam bulan pertama 2025.
Selain itu, Pemkab Sinjai juga mengusulkan pengembangan RSUD Sinjai agar mampu menyediakan layanan spesialistik, seperti Kanker, Jantung, Stroke, dan Uronefrologi (KJSU). Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada rujukan ke rumah sakit di luar daerah dan memastikan warga Sinjai mendapatkan penanganan yang cepat dan komprehensif.
Bupati Ratnawati menegaskan bahwa perjuangan ini adalah wujud nyata dari komitmen untuk mewujudkan keadilan sosial. “Kami tidak ingin ada warga Sinjai yang harus menempuh puluhan kilometer hanya untuk mendapatkan layanan dasar. Ini soal keadilan,” tegasnya.
Menkes Budi Gunadi Sadikin menyambut baik usulan ini dan menyatakan dukungannya terhadap upaya transformasi layanan kesehatan di daerah, menunjukkan sinyal positif bagi masa depan kesehatan di Sinjai.
Pertemuan ini juga dihadiri perwakilan dari Kabupaten Pangkep dan Tana Toraja, yang turut membawa aspirasi serupa. Hal ini menunjukkan bahwa isu pemerataan akses kesehatan menjadi perhatian serius di berbagai wilayah di Indonesia. (Adv)
