SINJAI, BB — Kejaksaan Negeri (KEJARI) Sinjai didampingi Dinas Pemberdayaan Masyarakat (PMD) desa Kabupaten Sinjai melaksanakan kunjungan monitoring dan evaluasi penyaluran anggaran Covid-19 di desa Sukamaju, kecamatan Tellulimpoe. Kamis,(11/6/2020).
Kunjungan dan monitoring ini disambut oleh kepala desa Sukamaju, perwakilan camat Tellulimpoe, ketua dan anggota BPD, para kepala dusun, staff dan relawan Covid-19 Sukamaju.
Kepala desa Sukamaju, Kamaruddin P menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada tim monitoring pada kegiatan kunjungan dan monitoring dan evaluasi penyaluran anggaran covid-19.
“Kami menyampaikan apresiasi dan kami juga mengucapkan selamat datang kepada para tim monitoring dan evaluasi penyaluran anggaran covid 19” ucap Kamaruddin.
Dilaporkan kamaruddin, bahwa untuk BLT Dana Desa telah dilaksanakan penyaluran tahap kedua dengan jumlah 181 KK yang terbagi dari empat dusun
“Penerima bantuan berdasarkan persyaratan dan evaluasi yang telah di tentukan sebelumnya, serta melalui musyawarah desa dari segala unsur masyarakat desa itu sendiri” lapornya.
Sementara itu, ketua tim monitoring dan evaluasi penyalurang anggaran Covid-19 Zaenal Abidin salampessy,SH., MH mengatakan bahwa berdasarkan MOU antara kejaksaan negeri Sinjai dengan pemerintah daerah kabupaten Sinjai dan telah di sepakati untuk melakukan monitoring.
“Jadi tujuan diadakannya monitoring ini berdasarkan MOU antara kejaksaan negeri Sinjai dan pemerintah daerah kabupaten Sinjai dan berdasarkan persetujuan pemerintah daerah dan koordinasi ke inspektorat akhirnya kita sepakati Minggu ini sudah berjalan proses monitoring ke desa-desa jadi kita cek semua terkait penggunaan anggaran penanggulangan covid” jelasnya.
Menurut Zaenal yang juga merupakan kasi Intel Kejari Sinjai, kalau hasil monitoringnya di desa Sukamaju termasuk bagus.
“Kalau hasil monitoring dan evaluasi di desa Sukamaju penanggung jawabannya termasuk bagus, karena di beberapa titik yang telah kita datangi masih kita jumpai notanya itu masih belum bisa kita katakan layak karna dia tidak mencantumkan dalam pembelanjaan tidak ada stampelnya, cuma ada pembelian barang dan tanda tangan nama pun tidak ada makanya kami suruh benahi” kata dia.
Pihaknya juga berharap semoga kegiatan ini bisa memaksimalkan pengawasan pemerintah daerah dan kita juga bersinergi dengan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan terhadap adanya kebocoran-kebocoran yang tidak sesuai dengan peruntukannya. (Sudirman)
