MOROWALI, BB — Serikat Pekerja Nasional (SPN) melakukan upaya mediasi PPHI, diruang Mediator Provinsi Kota Palu terhadap 3 anggota SPN dan pengurus SPN Kabupaten Morowali secara sepihak oleh Pihak HRD.
Pertemuaan ini di hadiri oleh pihak manajemen PT. IMIP yakni Pak. Alfan selaku perwakilan dari perusahaan, dan dimediasi oleh Pak. Rasyidin dan Wahyudin selaku Mediator di tingkat Provinsi, dari Pihak DPC di wakili Katsaing selaku ketua DPC SPN Kabupaten Morowali dan di dampingi oleh Bidang advokasi, Jusman.
Ketua DPC SPN Katsaing dalam mediasi itu menegaskan bahwa pekerja tersebut sudah tidak layak dipekerjakan sebagai pekerja kontrak karena jenis pekerjaan yang mereka lakukan bersifat tetap dan sudah bertentangan denga UUK yang berlaku di Indonesia.
“Kami meminta kepada Pengawas Ketenagakerjaan agar betul-betul mengawasi semua aturan yang diberlakukan oleh pihak perusahaan yang ada di Kab. Morowali, begitupun dengan pemerintah daerah khususnya agar menekan pihak Instansi yang berkaitan agar penerapan aturan Norma dan Syarat kerja disetiap perusahaan di Kab. Morowali berjalan sesuai dengan regulasi atau amanat UUK yang berlaku,” ungkapnya, senin (27/5/19)
Hal senada juga di lontarkan Advokasi DPC SPN bahwa sangat menyayangkan adanya hal seperti ini terjadi di sebuah perusahaan yang besar. Ia menjelaskan bahwa pihak perusahan selama ini seolah tidak peduli terhadap karyawan sesuai aturan kerja berdasarkan amanah UU No.13, Tahun 2003.
“Selain itu minimnya pengawasan oleh pihak pemerintah terhadap aturan yang diberlakukan oleh semua perusahaan yang ada di Kab. Morowali,” kuncinya. (Rahman)
Editor : Muh. Asdar
