PAREPARE — Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) melayangkan protes atas keputusan KPU Parepare yang dinilai sepihak tanpa pertimbangan yang matang atas diskualifikasi pasangan calon (paslon) Taufan-Pangerang (TP).
Aksi protes melalui pesan siaran yang diorbitkan Wakil Ketua Bidang Hukum Bamusi Sulsel Andi Affandil Haswat ke sejumlah grup WhatsApp di Parepare ini, dengan memaparkan sejumlah alasan yang dinilainya harus menjadi peritimbangan bagi KPU.
Pertama, diskualifikasi bagi salah satu paslon sebelum bertarung pada 27 Juni dianggapnya mencederai demokrasi. Masyarakat Parepare kata dia, berhak memilih pemimpin yang dianggapnya layak. Dengan pembatalan paslon tersebut menurutnya, justru dapat mengancam kinerja KPU, karena memungkinkan partisipasi pemilih menurun, lantaran enggan memilih paslon lain, selain idolanya TP.
“Ini bisa jadi momok bagi KPU Parepare. Bisa jadi banyak warga yang rela golput karena tidak ingin memilih calon lain selain Pak TP,” ungkapnya.
Kedua, putusan KPU dinilai sepihak lantaran UU Nomor 10 tahun 2016 pasal 71 merupakan hal baru yang seyogianya disosialisasikan secara masif kepada paslon, khususnya bagi Petahana.
“UU ini harusnya disosialisasikan secara terus-menerus, khususnya pada pasal itu. Ini menjebak namanya. Di sisi lain, Petahana juga dituntut menjalankan tugasnya dalam pemerintahan, di sisi lain ada aturan. Lalu tidak ada yang ingatkan, ini kan artinya UU tersebut kurang disosialisasikan. Kenapa baru sekarang dilapor, mengapa bukan dulu. Lalu bagaimana kinerja Panwas dan KPU waktu itu. Inikan justru menguntungkan paslon lain. Mau menang tapi tak berkompetisi secara sehat,” tegas dan lugas Andi Affandil, protes.
Ketiga, Andi Affandil juga meminta agar UU nomor 10 tahun 2016 tersebut direvisi. Harusnya kata dia, disandingkan dengan pasal lain yang menyebut jika Petahana yang kembali maju sebagai calon Walikota/Bupati, wajib cuti 6 bulan sebelum penetapan paslon.
“Harusnya ada tambahan pasal seperti ini, supaya kesannya tidak menjebak Petahana, yang justru menguntungkan paslon lain. Logika sederhananya, lantas apakah selama 6 bulan sebelum penetapan calon, kepala daerah (Petahana) berdiam diri saja, (Takkajenne’) tidak melakukan kewenangan, kegiatan atau program. Ini harusnya dipikirkan dan dikaji lebih dalam oleh pihak KPU,” detail Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPD Sulsel, Bidang Ormas Keagamaan, Sabtu, 5 Mei 2018.
“Bagaimana dengan surat yang mesti ditandatangani, program yang mesti dijalankan, kegiatan yang mesti diawasi,” lanjutnya.
Karena putusan ini, dia menyarankan agar DPRD Kota Parepare segera membuat Pansus Pilwalkot atas keputusan KPU yang mendiskualifikasi paslon nomor urut 1.
“Maka dari itu DPRD Kota Parepare mesti membuat pansus untuk mengupas kejadian tersebut, agar persoalan ini tidak menjadi bahan keresahan di tengah masyarakat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” tandasnya. (Udin)
Editor : Supardi
