PINRANG – “Ada apa sebetulnya dengan Pemkab Pinrang?. Dengan jabatan Kepala Badan Keuangan saja, kinerja Islamuddin kadang tidak maksimal dan kerap menjadi penyebab keterlambatan cairnya anggaran. Kenapa harus ditambah lagi dengan jabatan Plt Sekda,” lontar Jasmir Lainting, Koordinator Indonesia Timur Coruption Wacth (ITCW) Kabupaten Pinrang kepada media, Jum’at (20/4/2018).
Jasmir menilai, dengan rangkap jabatan pada dua titik vital seperti ini sangat berdampak pada kinerja Pemkab Pinrang dalam hal pelayanan dan juga menjadi kesan jika Pejabat Pinrang saat ini minim SDM sehingga satu orang harus merangkap dua jabatan vital.
“Buktinya, saat ini banyak pencairan anggaran yang tertunda karena kesibukan yang bersangkutan. Malah, sudah ada Kepala Desa yang menyampaikan keresahannya ini kepada saya. Pemerintah Provinsi atau Pusat harus segera turun tangan mengatasi persoalan ini, jangan sampai karena kepentingan golongan, warga Pinrang dikorbankan,” ungkapnya.
Terpisah, Plt Sekda Pinrang, Islamuddin yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, dengan tegas membantah jika rangkap jabatannya itu mempengaruhi kinerjanya, khususnya selaku Kepala BKUD.
“Itu tidak benar, jika rangkap jabatan saya sebagai Plt Sekda mempengaruhi kinerja saya sebagai kepala BKUD. Kalau pun kerap ada keterlambatan dalam hal pencairan anggaran, itu disebabkan posisi Bendahara Keuangan Daerah lagi kosong sejak ditinggal pejabat lamanya, Hj Salma yang memasuki masa pensiun,” jelas Islamuddin.
Dia menyebutkan, posisinya selaku Plt Sekda bisa ia jalankan maksimal seiring jabatannya selaku Kepala BKUD.
Jadi intinya, lanjut Islamuddin, tudingan kinerja tidak maksimal kepada dirinya karena rangkap jabatan, tidak benar adanya. Dia menduga, tudingan itu sengaja dibuat oleh oknum atau kelompok yang tidak suka atau senang secara pribadi kepada dirinya. (Udin)
Editor : Supardi
