BERITABERSATU.COM, JEMBER – Polemik penggunaan sound horeg yang belakangan menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat mendapat perhatian khusus Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember, Kamis (12/10/26).
Bupati Muhammad Fawait atau yang akrab disapa Gus Fawait menyatakan akan mempertemukan seluruh pihak yang berkaitan dengan persoalan tersebut.
Rencana pertemuan itu akan melibatkan berbagai elemen, mulai dari masyarakat yang menyampaikan keberatan, para ulama dan tokoh agama, hingga para pengusaha sound system. Pertemuan tersebut rencananya digelar di lingkungan Pemkab Jember sebagai upaya mendengarkan aspirasi serta pandangan masing-masing pihak.
Pernyataan itu disampaikan Gus Fawait saat sesi wawancara di sela-sela agenda Bunga Desaku di Desa Menampu, Kecamatan Gumukmas, pada Selasa kemarin.
“Semua, akan kita undang ke Pemkab Jember,” kata Gus Fawait.
Meski demikian, orang nomor satu di Pemkab Jember tersebut belum menyampaikan secara pasti kapan pertemuan lintas elemen itu akan dilaksanakan.
Rencana mempertemukan berbagai pihak tersebut muncul di tengah perbedaan pandangan mengenai keberadaan dan penggunaan sound horeg di Kabupaten Jember. Di satu sisi, sejumlah masyarakat dan tokoh agama menyuarakan keberatan karena menilai aktivitas sound horeg berpotensi mengganggu kenyamanan dan ketenteraman lingkungan. Sementara di sisi lain, para pelaku usaha sound system berharap kegiatan mereka tidak dilarang secara menyeluruh.
Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Jember bersama sejumlah tokoh agama, aktivis, pemerhati sosial dan lingkungan, serta elemen masyarakat telah menyampaikan aspirasi kepada Bupati Jember melalui surat bertajuk Surat Cinta untuk Bupati Jember.
Dalam surat tersebut, mereka meminta pemerintah daerah mengambil kebijakan untuk menghentikan kegiatan sound horeg yang dinilai berpotensi mengganggu ketenteraman serta kesehatan masyarakat.
Persoalan tersebut juga telah menjadi perhatian DPRD Jember. Sejumlah pihak menyoroti berbagai dampak yang dikhawatirkan muncul akibat penggunaan sound horeg, mulai dari gangguan kesehatan dan psikologis karena tingkat kebisingan, potensi kerusakan bangunan akibat getaran suara, hingga persoalan sosial dan ekonomi ketika kegiatan berlangsung dengan menutup akses jalan utama.
Di tingkat legislatif, DPRD Jember melalui Komisi A bersama pihak terkait tengah membahas kemungkinan pengaturan penggunaan sound horeg melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum).
Sejumlah usulan yang mengemuka dalam pembahasan tersebut di antaranya pembatasan jumlah subwoofer, pengaturan jam pelaksanaan kegiatan, hingga penerapan sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan.
Sementara itu, dari kalangan pelaku usaha, Jember Sound System Community (JSSC) yang dipimpin Arif Sugiartani menyatakan menghormati masyarakat yang tidak setuju dengan kegiatan sound horeg. Namun, pihaknya menolak apabila pemerintah daerah menerapkan kebijakan pelarangan secara menyeluruh.
Menurut Arif, usaha persewaan sound system tidak hanya berkaitan dengan pemilik peralatan, tetapi juga melibatkan banyak tenaga kerja, kru teknis, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang turut memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan tersebut.
Bahkan, penolakan terhadap kemungkinan pelarangan total itu memunculkan rencana aksi penyampaian aspirasi oleh para pemilik sound horeg bersama sejumlah pendukungnya pada 16 November 2026.
Mereka berharap pemerintah daerah dapat menghadirkan jalan tengah melalui regulasi yang adil. Dengan demikian, kegiatan usaha tetap dapat berjalan, tetapi tetap memperhatikan kenyamanan, kesehatan, ketertiban, serta hak masyarakat lainnya. (Tahrir)
