BERITABERSATU.COM, SINJAI — Suhu politik menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Pergantian Antarwaktu (PAW) Desa Samaturue, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, kian memanas. Di tengah merebaknya isu dugaan intervensi dan pengarahan pemilih yang menyeret oknum pendidik hingga jajaran dinas, salah satu pemilih terdaftar justru tampil membantah keras tuduhan tersebut.
Sebelumnya, dugaan intervensi sempat mencuat usai seorang warga mengklaim istrinya didatangi oleh oknum kepala sekolah berinisial AR dari luar Desa Samaturue untuk mengarahkan pilihan. Dugaan ini kian melebar dengan beredarnya kabar keterlibatan oknum lain berinisial AW dan AH dari lingkungan Dinas Pendidikan.
Namun, tuduhan adanya pengarahan berantai terhadap para tenaga pendidik yang memiliki hak suara ditampik secara tegas oleh Ernawati, seorang guru di SD 95 Jatie sekaligus pemilih resmi dalam Pilkades PAW Samaturue.
Saat dikonfirmasi, Ernawati menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak pernah menerima intervensi, pesan, maupun arahan dari pihak mana pun untuk mendukung calon kepala desa tertentu.
Ia juga meluruskan spekulasi yang menyeret nama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Irwan Suaib. Ernawati memastikan tidak pernah dihubungi maupun diarahkan oleh sang kepala dinas.
“Saya tidak pernah ketemu dengan pak kadis, bagaimana caranya dapat arahan,” tegas Ernawati saat membantah isu yang beredar.
Selain itu, Ernawati juga menegaskan jika dirinya Tidak pernah diminta memilih atau mendukung calon kades tertentu oleh kepala sekolah, pejabat dinas, maupun pihak luar, serta Tidak mengetahui adanya upaya pemetaan atau pendataan arah dukungan guru-guru di SD 95 Jatie.
Sebelumnya, oknum kepala sekolah berinisial AR juga telah memberikan klarifikasi bahwa kehadirannya di lokasi berkaitan semata-mata dengan urusan sekolah dan persiapan agenda peringatan HUT Kemerdekaan RI, bukan untuk mengintervensi pemilih.
Pilkades PAW Desa Samaturue merupakan ajang demokrasi yang menuntut asas jujur, adil, transparan, serta bebas dari tekanan, intimidasi, dan mobilisasi jabatan. Klarifikasi langsung dari pemilih seperti Ernawati diharapkan dapat meredam kesimpangsiuran informasi, sekaligus memastikan warga dapat menggunakan hak pilihnya secara mandiri. (**)
