BERITABERSATU.COM,Pemalang – Penetapan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung memicu pergantian kepemimpinan di lingkungan Pemkab Pemalang.
Pemprov Jawa Tengah bergerak cepat dengan menunjuk Wakil Bupati Nurkholes sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pemalang, guna memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan.
Kepastian tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah, Sumarno, yang menyebut proses pengajuan Nurkholes sebagai Plt Bupati telah selesai dan telah ditandatangani Gubernur Jawa Tengah.
“Secara regulasi, apabila kepala daerah berhalangan menjalankan tugas, maka wakil kepala daerah akan ditunjuk sebagai pejabat sementara. Prosesnya sudah kami ajukan kepada Pak Gubernur dan sudah ditandatangani,” ujar Sumarno di Kantor DPRD Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026).
Menurutnya, pemerintah tidak boleh membiarkan terjadi kekosongan kepemimpinan di Kabupaten Pemalang karena berpotensi menghambat jalannya pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Apapun yang terjadi di pemerintahan daerah, jangan sampai mengganggu pelayanan publik. Hiruk-pikuk persoalan hukum tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Sumarno juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan segera melakukan asesmen terhadap kondisi pemerintahan di Kabupaten Pemalang.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh program pemerintahan tetap berjalan tanpa hambatan meski kepala daerah tersandung persoalan hukum.
“Hari ini saya juga akan bertemu dengan Pak Wakil Bupati untuk memastikan pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Pemalang tetap berjalan normal dan tidak ada kendala,” katanya.
Selain itu, Sumarno kembali mengingatkan seluruh kepala daerah di Jawa Tengah agar menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan pemerintahan. Menurutnya, berbagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi, mulai dari pengadaan barang dan jasa hingga praktik jual beli jabatan, selama ini telah berulang kali disosialisasikan.
“Mitigasi terhadap risiko korupsi sebenarnya sudah terus kami ingatkan, baik terkait pengadaan barang dan jasa maupun praktik jual beli jabatan. Kami berharap seluruh kepala daerah benar-benar menjalankannya dengan penuh integritas,” ujarnya.
Hingga saat ini, sedikitnya lima kepala daerah di Jawa Tengah telah terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Fenomena tersebut, menurut Sumarno, menjadi sinyal perlunya pembenahan sistem politik nasional.
“Kalau menurut saya pribadi, yang perlu dibenahi adalah sistem politik kita. Biaya politik yang tinggi sering kali menjadi pemicu lahirnya berbagai persoalan. Ke depan, kontestasi politik harus lebih mengedepankan semangat pengabdian kepada masyarakat, bukan sekadar kompetisi yang menguras biaya,” pungkasnya.
Penunjukan Nurkholes sebagai Plt Bupati menjadi babak baru bagi Kabupaten Pemalang di tengah krisis kepercayaan publik akibat kasus dugaan korupsi yang menjerat kepala daerahnya.
Tantangan terbesar kini bukan hanya menjaga stabilitas pemerintahan, tetapi juga memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.(*)
