Beritabersatu.com, Blitar – Anggota DPR RI Endro Hermono menegaskan pemerintah terus mendorong agar biaya penyelenggaraan ibadah haji semakin terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, upaya tambahan kuota haji masih dibahas, meski keputusan akhir tetap bergantung pada Pemerintah Arab Saudi.
Hal tersebut disampaikan Endro Hermono usai menggelar sosialisasi pelaksanaan ibadah haji di Hotel Grand Mansion, Kota Blitar, Kamis (30/7/2026).
Menurut Endro, evaluasi penyelenggaraan haji tahun 2026 menjadi dasar bagi DPR untuk memperjuangkan layanan yang lebih baik dengan biaya yang lebih efisien pada musim haji berikutnya.
“Kami di Komisi VIII bersama pemerintah terus berupaya bagaimana menekan biaya haji agar bisa lebih murah lagi. Itu yang terus kami perjuangkan,” kata Endro.
Selain biaya, DPR juga tengah membahas peluang penambahan kuota haji Indonesia. Namun, ia menegaskan kuota bukan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah Indonesia.
“Kalau tambahan kuota, kami memang sudah mengupayakan. Realisasinya nanti akan diputuskan setelah masa reses. Tetapi kuota itu tetap tergantung dari Pemerintah Arab Saudi karena memang jatahnya berasal dari sana,” ujarnya.
Endro menambahkan, Indonesia selama ini menjadi negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia. Karena itu, komunikasi dan negosiasi dengan Pemerintah Arab Saudi menjadi faktor penting dalam menentukan kuota haji setiap tahunnya.
Dalam kesempatan tersebut, Endro juga menyampaikan bahwa secara umum skema penyelenggaraan haji tahun depan masih akan dibahas lebih lanjut. Meski demikian, ia berharap pelaksanaan haji ke depan dapat berlangsung lebih baik dibanding tahun sebelumnya, baik dari sisi pelayanan maupun efisiensi biaya.
Sementara itu, Komite Manajemen Risiko dan Syariah Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Suryo Tri Utomo memastikan bahwa dana haji di Indonesia dikelola secara hati-hati.
“Kami menegaskan bahwa, dana haji itu selalu aman dan dikelola secara hati-hati. Laporan keuangan kita selalu mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 8 tahun beruntun,” jelasnya.
Kegiatan ini juga menjadi sarana bagi warga Kota dan Kabupaten Blitar untuk memperoleh informasi terbaru sekaligus menyampaikan berbagai pertanyaan terkait pelaksanaan haji. (Zan)
