BERITABERSATU.COM, LUWU RAYA — Badan Pekerja Pembentukan Daerah Otonom Baru (BPP-DOB) Provinsi Luwu Raya menuntaskan salah satu agenda strategis dalam perjuangan pembentukan provinsi baru di Tanah Luwu.
Dalam kurun waktu tiga bulan terakhir, tim yang dipimpin Koordinator Wilayah BPP DOB Provinsi Luwu Raya yang juga Ketua BPW Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) Sulawesi Selatan, Ir. Hasbi Syamsu Ali, MM, berhasil merampungkan rangkaian konsolidasi dan koordinasi dengan seluruh kepala daerah di wilayah calon Provinsi Luwu Raya.
Agenda tersebut mencakup pertemuan dengan Bupati Luwu, Wali Kota Palopo, Bupati Luwu Utara, Bupati Luwu Timur serta Datu Luwu. Konsolidasi ini dilakukan untuk memperkuat dukungan politik sekaligus memastikan berbagai kebutuhan administratif yang menjadi bagian dari proses pembentukan daerah otonom baru dapat dipenuhi secara optimal.
Rangkaian pertemuan dimulai pada 7 April 2026 lalu saat tim BPP DOB menemui Bupati Luwu, Patahudding, di Rumah Jabatan Bupati Luwu, Belopa. Sehari kemudian (8/4/2026), rombongan melanjutkan silaturahmi dengan Wali Kota Palopo, Hj. Naili Trisal, di rumah jabatan wali kota.
Pada momentum yang sama, tim juga bersilaturahmi dengan Datu Luwu XL, Andi Maradang Mackulau Opu To Bau, di Istana Kedatuan Luwu Kota Palopo. Pertemuan tersebut dinilai penting sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai historis dan kultural yang selama ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya.
Memasuki Juni 2026, konsolidasi berlanjut ke wilayah utara dan timur Tana Luwu. Pada 7 Juni 2026, tim bertemu dengan Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim, di Masamba. Sehari berselang, rombongan melakukan pertemuan dengan Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, di Malili.
Dengan terlaksananya seluruh agenda tersebut, BPP DOB menilai tahapan konsolidasi bersama kepala daerah se-Tana Luwu kini telah tuntas.
“Semua agenda ini dilakukan untuk konsolidasi perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya, termasuk menuntaskan dokumen-dokumen administratif yang dibutuhkan dari setiap kepala daerah di Luwu Raya,” kata Hasbi Syamsu Ali dalam keterangan tertulis, Rabu (10/6/2026).
Menurut Hasbi, rampungnya konsolidasi tersebut menunjukkan adanya komitmen bersama seluruh pemerintah daerah di kawasan Tana Luwu dalam mengawal cita-cita pembentukan Provinsi Luwu Raya yang telah diperjuangkan selama puluhan tahun.
Ia menegaskan bahwa perjuangan pemekaran tidak boleh menjadi agenda kelompok tertentu semata, melainkan harus menjadi gerakan bersama seluruh masyarakat Luwu Raya.
“Kita ingin semuanya terlibat dalam perjuangan besar ini. Tidak boleh ada yang ditinggalkan. Provinsi Luwu Raya adalah mimpi kita semua Wija to Luwu di manapun berada. Kita sudah perjuangkan ini sejak puluhan tahun lalu demi meningkatkan kesejahteraan rakyat di Luwu Raya,” ujarnya.
Selain aspek politik dan administratif, BPP DOB juga menilai fondasi akademik pembentukan Provinsi Luwu Raya telah berada pada posisi yang kuat.
Saat ini telah tersedia dua dokumen akademik utama yang menjadi rujukan perjuangan, yakni kajian yang disusun Institut Otonomi Daerah (IOTDA) dan naskah akademik yang diterbitkan tim Universitas Andi Djemma (Unanda) Palopo.
Hasbi menjelaskan, kedua dokumen tersebut telah memberikan argumentasi komprehensif mengenai kelayakan pembentukan Provinsi Luwu Raya, baik dari aspek administratif, ekonomi, sosial, maupun tata kelola pemerintahan.
“Secara administratif akademik, Provinsi Luwu Raya sebenarnya sudah siap. Baik naskah akademik yang disusun oleh Institut Otonomi Daerah maupun yang diterbitkan oleh tim dari Universitas Andi Djemma Palopo telah memberikan landasan yang sangat kuat bagi perjuangan ini,” katanya.
Bahkan, lanjut Hasbi, BPP DOB telah melakukan sinkronisasi terhadap kedua dokumen tersebut untuk menghasilkan rumusan yang lebih utuh dan adaptif terhadap perkembangan kebijakan nasional.
“Hasil sinkronisasi itu justru semakin memperkaya opsi perjuangan dalam mewujudkan Provinsi Luwu Raya,” tambahnya.
Meski demikian, perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya masih menghadapi tantangan berupa moratorium pembentukan daerah otonom baru yang hingga kini belum dicabut pemerintah pusat.
Karena itu, BPP DOB memandang momentum saat ini harus dimanfaatkan untuk memastikan seluruh persyaratan daerah telah terpenuhi ketika peluang pembentukan DOB kembali dibuka.
Hasbi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengambil bagian dalam perjuangan tersebut, mulai dari pemerintah daerah, tokoh politik, akademisi, dunia usaha, tokoh adat, organisasi kepemudaan, hingga masyarakat umum.
“Kami mengajak seluruh pihak untuk menyatukan visi menuju terbentuknya Provinsi Luwu Raya. Ini bukan hanya tugas BPP DOB, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat Tana Luwu,” tegasnya.
Menurutnya, setelah konsolidasi dengan seluruh kepala daerah berhasil dituntaskan, fokus perjuangan berikutnya adalah memperluas dukungan publik, memperkuat konsolidasi lintas elemen, serta memastikan seluruh persyaratan administratif tetap terjaga dan siap digunakan ketika pemerintah pusat membuka kembali ruang pembentukan daerah otonom baru.
Dengan demikian, perjuangan Provinsi Luwu Raya kini memasuki fase baru yang tidak hanya bertumpu pada dukungan politik daerah, tetapi juga pada kemampuan menyatukan energi kolektif masyarakat untuk menyongsong momentum lahirnya provinsi baru di Tanah Luwu. (**)
