Beritabersatu.com, Blitar – Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, Nurhadi, terus mendorong suksesnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melakukan sosialisasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) di Gedung Pertemuan Desa Gaprang, Kecamatan Kanigoro, Jumat (27/2/2026).
Dalam sosialisasi tersebut Nurhadi menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sekaligus keterbukaan informasi kepada publik.
Dalam keterangannya, Nurhadi menyebut pengawasan terhadap pelaksanaan program pemenuhan gizi tidak cukup dilakukan melalui forum rapat, tetapi juga harus dibarengi dengan peninjauan langsung ke lapangan. Ia mengaku secara berkala mengunjungi dapur SPPG dan sekolah penerima manfaat untuk memastikan standar layanan berjalan sebagaimana mestinya.
Hasil kunjungan tersebut, lanjutnya, telah disampaikan dalam rapat bersama mitra kerja dan mendapat respons dari BGN. Salah satu tindak lanjut yang kini diterapkan adalah kewajiban pencantuman label harga satuan pada setiap menu yang disajikan dalam food tray.
“Setiap menu wajib diberi label harga. Ini untuk memastikan kesesuaian antara anggaran, porsi, dan kualitas makanan yang diterima siswa,” ujarnya.
Ia menjelaskan, standar nilai makanan ditetapkan sebesar Rp10.000 untuk siswa SD hingga jenjang di atasnya, sedangkan untuk balita, PAUD, dan kelompok tertentu lainnya sebesar Rp8.000. Masyarakat diminta aktif melakukan pengawasan dan melaporkan jika menemukan makanan tanpa label harga atau dinilai tidak layak.
Nurhadi juga mengakui adanya laporan terkait dapur SPPG yang belum memenuhi standar, termasuk dugaan kasus keracunan. Informasi tersebut, menurutnya, telah diteruskan kepada BGN dan ditindaklanjuti dengan langkah evaluasi serta pembenahan.
Sebagai upaya peningkatan mutu, BGN berencana menerapkan sistem klasifikasi dapur SPPG menjadi tiga kategori, yakni grade A, B, dan C. Dapur dengan grade A dinilai memenuhi standar tinggi dan pelayanan prima. Grade B diberikan kepada dapur yang pernah mengalami satu insiden, sementara grade C untuk dapur dengan kasus berulang.
“Jika terjadi dua hingga tiga kali kasus serupa, rekomendasinya bisa sampai pada penutupan operasional,” tegasnya.
Selain aspek kualitas dan pengawasan, Nurhadi menyoroti pentingnya kolaborasi antara pengelola SPPG dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Ia mendorong agar kebutuhan bahan pangan, khususnya sayuran, dapat dipasok dari petani lokal sebagai bagian dari penguatan ekonomi daerah.
Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan arahan Prabowo Subianto mengenai penguatan kearifan lokal dan pemberdayaan potensi dalam negeri.
Di sisi lain, ia menegaskan bahwa keterbukaan terhadap media merupakan bagian penting dari sistem pengawasan. Pengelola dapur, kata dia, tidak perlu bersikap tertutup selama peliputan dilakukan sesuai prosedur. Ia menambahkan, saat ini dapur SPPG telah dilengkapi kamera pengawas (CCTV) serta sistem pelaporan terintegrasi yang terhubung ke pusat.
“Pengawasan ini dilakukan bersama, baik oleh pemerintah, media, maupun masyarakat. Klarifikasi juga penting agar informasi yang beredar tetap berimbang,” pungkasnya.
Sementara itu, Tenaga Ahli Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Abdullah Kamil menyampaikan bahwa peran media amat penting dalam memberikan informasi soal program MBG kepada masyarakat. Dia menegaskan, BGN terus mendorong adanya keterbukaan informasi yang lengkap bagi publik.
“Peran media disini kita harapkan dapat memberikan informasi yang berkeadilan. Informasi yang betul-betul utuh dan lengkap sesuai kondisi yang ada,” jelasnya. (Zan)
