BERITABERSATU.COM, JEMBER – Harapan ratusan wali murid di SMK Mamba’ul Khoiriyatil Islamiyah (MHI) Bangsalsari, Jember, untuk bernapas lega berkat bantuan pendidikan dari pemerintah pusat harus berujung pahit. Dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang cair pada Januari 2026 kemarin justru memicu polemik setelah pihak sekolah diduga melakukan pemotongan massal dengan dalih pembayaran SPP “masa depan”.
Sebanyak 117 siswa penerima manfaat menjadi sasaran kebijakan sepihak ini. Nilai potongan yang dilakukan pun tidak main-main, yakni mencapai Rp1,2 juta per siswa dari total bantuan sebesar Rp1,8 juta.
Salah satu wali murid yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan kebingungannya atas kebijakan sekolah yang memotong dana bantuan untuk membayar SPP hingga bulan Juni 2026.
“Saya hanya terima Rp600 ribu. Sisanya Rp1,2 juta katanya untuk bayar SPP Januari sampai Juni. Padahal sekarang baru masuk Maret, kok sudah disuruh lunas sampai Juni? Saya tidak paham,” keluhnya dengan nada kecewa, senin (23/2/2026)
Proses pengembalian uang sisa potongan itu pun terkesan janggal. Pada rapat pertama, wali murid hanya diberikan Rp50 ribu, kemudian disusul Rp550 ribu pada rapat kedua. Total uang yang sampai ke tangan orang tua hanya sepertiga dari hak yang seharusnya diterima siswa.
Tak hanya soal nominal, prosedur pengambilan dana di bank juga menjadi sorotan. Menurut penuturan wali murid, para siswa tidak didampingi orang tua saat mencairkan dana, melainkan dikawal langsung oleh guru.
“Uang yang baru diambil siswa di bank langsung diminta oleh guru pendamping saat itu juga. Buku rekening sempat ditahan sebelum dikembalikan ke siswa. Saat itulah pemotongan dilakukan serentak,” jelas wali murid tersebut.
Kondisi ini menciptakan suasana dilematis bagi para orang tua. Meskipun merasa keberatan, mayoritas dari mereka memilih bungkam karena khawatir hal ini akan berdampak buruk pada psikologis atau kelancaran studi anak-anak mereka di sekolah.
Saat dikonfirmasi di kantornya, Kepala Sekolah SMK MHI Bangsalsari, Nasrullah, bersikap tertutup kepada awak media. Meski tidak menampik adanya pemotongan dana sebesar Rp1,2 juta untuk biaya pendidikan di masa mendatang, ia enggan memberikan penjelasan lebih rinci.
“Saya tidak memberikan keterangan apapun kepada jenengan (media). Gini saja, wali murid yang lapor ke jenengan minta langsung menghadap saya saja di sekolah,” ujar Nasrullah singkat.
Kasus ini menjadi potret buram pengelolaan bantuan pendidikan di daerah. Padahal, tujuan utama PIP adalah membantu keluarga kurang mampu memenuhi kebutuhan personal siswa seperti buku, seragam, dan transportasi, bukan dijadikan alat bagi sekolah untuk melakukan pungutan SPP secara paksa di muka.
Kini, para orang tua hanya bisa berharap pihak terkait, baik Dinas Pendidikan maupun Satgas Saber Pungli, turun tangan untuk memastikan hak siswa kembali utuh dan bantuan pemerintah benar-benar sampai tepat sasaran tanpa “disunat” di tengah jalan. (Tahrir)
