BANJARNEGARA, BERITABERSATU – Ratusan petani yang tergabung dalam Serikat Petani Kentang Batur menggelar audiensi dengan Bupati Banjarnegara, dr. Amalia Desiana di Pendopo Dipayudha Kabupaten Banjarnegara, Rabu (21/1/2026).
Audiensi tersebut digelar untuk menyampaikan berbagai persoalan yang tengah dihadapi petani kentang, mulai dari sulitnya memperoleh pupuk, anjloknya harga jual, hingga risiko hukum yang membayangi petani kecil dalam memenuhi kebutuhan sarana produksi.
Ketua Serikat Petani Kentang Batur, Mudasir, menyampaikan bahwa kentang bukan sekadar komoditas pertanian, melainkan telah menjadi ikon Kabupaten Banjarnegara.
“Kentang ini ikon Banjarnegara, tapi sekarang petaninya justru tertekan. Kami kesulitan pupuk, harga jatuh, dan bahkan terancam hukum hanya karena berusaha bertani,” ujar Mudasir.
Ia mengungkapkan, petani kerap dianggap melanggar hukum hanya karena membeli pupuk dari wilayah kecamatan lain akibat kelangkaan di daerah sendiri.
Selain persoalan pupuk, para petani juga mengeluhkan melonjaknya biaya produksi, mulai dari mahalnya pestisida hingga kelangkaan BBM dan LPG, terutama saat musim kemarau. Kondisi tersebut dinilai tidak sebanding dengan harga jual kentang yang terus menurun.
“Daya juang petani semakin turun. Kami tidak meminta yang berlebihan, hanya menuntut hak yang sama sebagai petani,” tambah Mudasir.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Banjarnegara dr. Amalia Desiana menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara telah berupaya memperjuangkan aspirasi petani kentang.
Ia mengaku telah beberapa kali berkoordinasi langsung dengan Kementerian Pertanian, namun terbentur kebijakan nasional yang membatasi subsidi hanya pada sembilan komoditas tertentu.
“Ini bukan hanya persoalan Banjarnegara, tapi masalah nasional. Saya sudah tiga kali ke kementerian, bahkan bersama Bupati Wonosobo. Jawabannya masih sama, anggaran pusat terbatas,” jelasnya.
Meski demikian, Bupati berjanji akan mengambil langkah konkret dengan mengawal langsung perwakilan petani untuk beraudiensi ke Kementerian Pertanian dan Komisi IV DPR RI.
“Saya akan mengawal langsung ke Jakarta. Kita bawa data riil luas lahan, biaya produksi, dan kerugian petani agar hortikultura, khususnya kentang, bisa kembali masuk dalam daftar komoditas bersubsidi,” katanya.
Sebagai solusi jangka pendek, khususnya terkait mahalnya biaya operasional pompa air saat musim kemarau, Bupati memaparkan rencana pilot project pengolahan sampah plastik menjadi BBM jenis solar di wilayah Dieng.
“Kami sedang menyusun payung hukum berupa Perda agar solar hasil olahan sampah ini bisa digunakan petani dengan harga terjangkau dan tanpa khawatir tersangkut persoalan hukum,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan Pupuk Indonesia wilayah Banjarnegara, Nur Setia Widiyanto, menjelaskan bahwa pihaknya hanya menyalurkan pupuk sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang telah ditetapkan pemerintah.
“Secara regulasi, kentang memang belum termasuk dalam komoditas penerima pupuk bersubsidi. Kami tidak bisa melanggar aturan tersebut. Saat ini, solusi yang tersedia adalah penggunaan pupuk non-subsidi yang sudah kami sediakan di kios resmi,” jelasnya.
Audiensi tersebut ditutup dengan kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan Serikat Petani Kentang Batur untuk segera menyusun data biaya produksi dan titik impas (Break Even Point/BEP) sebagai bahan audiensi lanjutan ke pemerintah pusat.
Para petani berharap pemerintah menepati janji kampanye Presiden Prabowo terkait ketersediaan pupuk murah yang dapat diakses langsung oleh petani.
“Kami berharap audiensi dengan kementerian bisa segera terealisasi. Kami hanya ingin bertani dengan tenang dan sejahtera di tanah kami sendiri,” pungkas Mudasir.
(ief/hhr)
