BANJARNEGARA, BERITABERSATU – Bupati Banjarnegara, dr. Amalia Desiana, menegaskan pentingnya percepatan penyerapan anggaran dan pelaksanaan program oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Ia menekankan bahwa setiap kegiatan pemerintah harus berjalan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, serta disertai dengan administrasi yang tertib dan akuntabel.
Hal tersebut disampaikan Bupati Amalia saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) APBD Triwulan III Tahun 2025, di Sasana Bhakti Praja Setda Banjarnegara, Selasa (14/10).
Rapat diikuti oleh 37 kepala OPD, 20 camat, BLUD, BUMD, kepala UPT, serta 158 pejabat pelaksana teknis kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara.
Bupati Amalia mengingatkan bahwa rapat POK tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial semata, tetapi harus menjadi momentum untuk mempercepat realisasi program kerja agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
“Rakor POK adalah momentum penting untuk mempercepat penyerapan anggaran dan memastikan pelaksanaan program pembangunan berjalan optimal,” ujar Bupati Amalia.
Bupati juga mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk terus berinovasi dalam memperkuat kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Saya berharap semua program yang sudah direncanakan dapat segera dijalankan dan dipertanggungjawabkan. Triwulan III sudah berjalan, jadi jangan hanya fokus pada perencanaan dan penganggaran, tapi pastikan eksekusinya nyata agar masyarakat benar-benar merasakan hasilnya,” tegasnya.
Hingga akhir Triwulan III, dari 174 pelaksana kegiatan di 44 OPD, sebanyak 157 telah mengirimkan laporan tepat waktu.
Adapun Belanja APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 berdasarkan Perda Nomor 14 Tahun 2024 tercatat sebesar Rp 2,358 triliun.
Setelah dilakukan pergeseran anggaran sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, nilainya menjadi Rp 2,302 triliun, yakni meliputi:
Belanja Operasi: Rp 1,667 triliun
Belanja Modal: Rp 166,7 miliar
Belanja Tidak Terduga: Rp 5 miliar
Belanja Transfer, Bantuan Keuangan, dan Bagi Hasil: Rp 463,4 miliar
Sementara, Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan, Tulus, menjelaskan bahwa rakor POK bertujuan untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran daerah dan mengidentifikasi hambatan di lapangan.
“Seperti yang disampaikan Bupati, kegiatan ini dilakukan untuk memastikan semua program berjalan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, dan disertai administrasi yang baik,” ujarnya.
Menurut Tulus, optimalisasi realisasi APBD menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Karena itu, rapat ini juga berfungsi sebagai forum evaluasi dan sinkronisasi lintas sektor untuk mengatasi berbagai kendala di lapangan.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah dari APBD benar-benar memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat Banjarnegara,” tambahnya.
Tulus juga mengapresiasi kepada para pelaksana kegiatan yang telah menunjukkan komitmen dan kedisiplinan dalam pelaporan.
(arf/mjp)
