BERITABERSATU.COM,Pemalang – Bupati Pemalang Anom Widiyantoro merespon soal peredaran obat keras daftar ‘G’ secara masif beredar di Kabupaten Pemalang.
Bupati Anom pun menyatakan tegas tidak ada toleransi dan akan mengambil langkah tegas untuk memberantas peredarannya.
“Tidak ada toleransi masalah obat-obat terlarang apapun jenisnya,” katanya saat ditemui usai membuka seminar Hari Santri di salah satu hotel di Pemalang, Selasa (14/10/2025).
Ia segera menginstruksikan dinas-dinas terkait untuk menindak termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian.
“Saya akan akan memerintahkan dinas-dinas terkait termasuk Satpol PP dan juga koordinasi dengan Forkompinda untuk menindak kegiatan peredaran obat keras itu,” ucap Bupati Anom.
Sebelumnya, Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Pemalang Kiyai Abu Joharudin Bahry, juga menyatakan keprihatinan mendalam dan mendesak ada tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH) terhadap pelanggaran tersebut.
“Kami prihatin dan sangat kuwatir peredaran obat keras G ini secara masif di Pemalang apalagi sasaran penggunanya para pelajar atau generasi gen z,” kata Kiyai Abu Joharudin Bahry kepada beritabersatu.com, Senin (13/10/2025).
Untuk antisipasi maraknya peredaran keras ilegal itu, pihaknya mendesak APH dalam hal ini kepolisian adanya tindakan tegas terhadap pelanggaran tersebut.
“Karena ini sangat urgen maka APH atau kepolisian yang berwenang disini segera merespon keresahan kami tidak harus menunggu laporan dari masyarakat,” ujar Gus Bahry.
Lebih lanjut, Gus Bahry menyampaikan pengguna obat keras secara ilegal ini bukan hanya pada efek fisik yang berpotensi menyebabkan ketergantungan dan gangguan mental, tetapi juga memiliki dampak sosial yang luas.
“Kita berbicara tentang generasi muda yang menjadi sasaran utama peredaran ini. Dampaknya bukan hanya bagi kesehatan, tetapi juga masa depan bangsa,” ujarnya.
Gus Bahry berharap pemerintah dan aparat hukum bisa memperkuat pengawasan, menindak tegas pelaku, dan memutus rantai distribusi obat ilegal.
“Harapan kami segera tuntas supaya ini tidak menjadi keresahan masyarakat, orang tua. Ini perlu terobosan lintas sektoral secara terpadu dalam penanganan peredaran obat keras ini,” tegas Gus Bahri.(*)
